oleh

RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep Kembali Mengajukan Anggaran Covid-19 ke Kemenkes RI

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumenep kian santer. Saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar kembali mengajukan dana tersebut, ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) . Besarannya, mencapai Rp4 miliar untuk 90 pasien Covid-19.

Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar, Sumenep Erliyati mengatakan, klaim tersebut berdasarkan Keputusan Kemenkes RI, Nomor. HK. 01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi RS yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19. “Beberapa tahap sudah kami lakukan,” ujarnya, Senin (30/11/2020).

Pihaknya menginginkan, semua pengajuan dapat terkabulkan. Sehingga, mampu memberikan kontribusi pembiayaan. Yakni, pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap, meliputi administrasi pelayanan, akomodasi atau kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi.

Selain itu, jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, bahan medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik atau laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis, obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.

“Pola pembayaran yang digunakan dalam klaim Covid-19, dengan tarif INA-CBG yang diberikan top up sesuai lama perawatan yang dihitung sebagai cost per daya agar pembiayaan efektif dan efisien,”  paparnya.

Untuk proses pengajuannya, lanjut Erliyati menegaskan, setelah dilakukan penghitungan, dokumen-dokumen penting diajukan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Kabupaten Sumenep, kemudian dari BPJS Sumenep dikirimkan pada BPJS Kesehatan Pamekasan. Setelah itu, diajukan ke Kemenkes RI.

Sementara itu anggota komisi IV DPRD Sumenep. M. Syukri mengatakan, klaim pasien Covid-19 seharusnya segera dicairkan. Tujuannya, agar tidak menelan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Intinya, klaim pasien Covid-19  juga harus disegerakan,” responnya. (imd/ito)

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed