oleh

RSUD SMart Pamekasan Enggan Ambil Insentif Tenaga Kesehatan

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Kendati dana insentif yang dijanjikan pemerintah kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19 menjadi harapan yang ditunggu, namun Rumah Sakit Umum Daerah dr H Slamet Martodirdjo (RSUD SMart) Pamekasan bersikap berbeda.

RSUD SMart memilih untuk tidak mengambil dana insentif tersebut, lantaran proses administrasi yang dinilai rumit dan waktu pencairan yang begitu lama.

Wakil Direktur RSUD SMart Bidang Umum dan Keuangan dr. D. Ali Taufiq menuturkan, para nakes di RSUD SMart menginginkan insentif yang pasti dan tidak rumit, sehingga pihaknya enggan menunggu dana tersebut.

“Prosesnya ribet, selain itu juga lama, maka kami sepakat untuk tidak mengambilnya karena banyak syarat yang harus dilengkapi, harus melampirkan SK dan segala macam,” ungkapnya.

Menurutnya, proses administrasi dan pemberkasan yang rumit tidak membuat para nakes tertarik lagi terhadap dana insentif yang dijanjikan pemerintah tersebut.Bahkan pihaknya beserta para nakes telah menyepakati untuk menerima dana insentif dari RSUD saja, meski nilainya tidak sebesar dana insentif yang dijanjikan pemerintah.

Sehingga, lanjutnya, RSUD SMart memberikan dana insentif kepada para nakes dengan menggunakan kas RSUD yang telah dikelola.

Besarannya tidak sama dengan insentif yang dijanjikan pemerintah. Hanya ratusan ribu rupiah kepada para perawat dan hanya sekitar tujuh juta rupiah kepada dokter spesialis dan umum, insentif tersebut diberikan sesuai jam tugas yang dibagi kepada setiap nakes.

“Jadi petugas sepakat untuk menerima insentif dari RSUD saja, dari pada menunggu insentif dari pemerintah yang tidak pasti, mereka memilih yang pasti meski nominalnya lebih kecil yang penting ada,” tambahnya.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 RSUD SMart dr. Syaiful Hidayat mengungkapkan, dana insentif yang seharusnya diberikan pemerintah, besarannya bervariatif.Untuk dokter spesialis sebesar Rp15 juta perbulan, sementara untuk dokter umum senilai Rp10 juta perbulan, dan untuk perawat dan petugas laboratorium yaitu Rp7.5 juta perbulan.

“Tapi ya kalau tidak pasti, waktunya juga lama, itupun kalau cair, kalau tidak bagaimana, sementara kebutuhan kami juga besar, kadang kami juga harus pinjam ke bank untuk kebutuhan,” ungkapnya.

Hal itu, menurut Syaiful,sangat tidak sebanding dengan bagaimana usaha nakes dalam menangani pasien Covid-19.Bukan hanya dalam penanganan pasien Covid-19 yang mengandung risiko besar, namun pendapatan dokter juga terpangkas, sebab dengan adanya wabah Covid-19 rumah sakit menjadi sepi dan jam praktik berkurang lantaran waktunya banyak dihabiskan menangani pasien Covid-19.

“Pendapatan kami menurun drastis, jam praktik berkurang, rumah sakit juga jadi sepi, warga takut untuk periksa ke rumah sakit, jadi kami bukan diuntungkan dengan adanya Covid ini,” tutupnya. (ali/waw)

 

Komentar

News Feed