oleh

RTRW Pamekasan Mengendap, Penyusunan Terhambat Biaya akibat Direfocusing

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN–Kendati sudah rampung, penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) baru milik Pamekasan belum diajukan ke  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk dievaluasi. Refocusing pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021 disebut sebagai biang keladinya.

Kabupaten Pamekasan selama ini menggunakan RTRW sebagai acuan peta perkembangan ekonomi hasil penetapan tahun 2016 lalu. RTRW tersebut dinilai sudah lusuh, sehingga  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan telah merancang RTRW yang baru.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pamekasan Romi Myxta menjelaskan, penyusunan materi rancangan RTRW sudah selesai, namun ada perubahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dengan harus melakukan refocusing pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

Refocusing dianggap berdampak, karena meski hanya pengajuan draft rancangan RTRW, dibutuhkan biaya operasional dari APBD untuk bisa berkegiatan.

“Awalnya kan ini ada di Bappeda, sejak tahun 2021 ini dipasrahkan ke kami melalui perda SOTK yang baru,” ujarnya.

Pemutakhiran RTRW dinilai penting, sebab, RTRW harus diperbaharui setiap lima tahun. Karena dimungkinan ada beberapa perubahan pada fisik Pamekasan yang harus terdata melalui RTRW. Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan di Pamekasan yang berdampak pada pengembangan ekonomi daerah.

“Karena setiap perkembangan kota dari simpul-simpul ekonomi perlu diakomodir,” ucapnya.

Rancangan RTRW ini telah disusun selama tiga tahun. Namun, tahapan penetapan RTRW cukup banyak, selain harus dievaluasi oleh Pemprov Jatim, masih akan diajukan ke pemerintah pusat sebelum kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

Anggota Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan Wardatus Sarifa mengatakan, perlu adanya revisi mengenai RTRW Pamekasan. Sebab, yang lama telah mengalami banyak perubahan. Bahkan menurutnya, perubahan beberapa tahun terakhir cukup drastis.

Sebab menurutnya, para pengusaha besar di negara ini melihat Madura sebagai sebuah peluang bisnis yang besar, mengingat santer dibicarakan mengenai isu pembentukan Provinsi Madura. Karenanya, percepatan perubahan tersebut harus disambut dengan rancangan baru mengenai RTRW yang akurat.

“Karena itu nanti kaitannya juga dengan pendapatan daerah dan peluang bisnis serta investasi,” tukasnya. (ali/waw)

 

Komentar

News Feed