Rusak Berat, Alat Perekam Data e-KTP Jadi Sampah

  • Whatsapp
SAMPAH ELEKTRONIK: Kerusakan sejumlah alat perekaman data untuk keperluan KTPel, hanya ditumpuk di gudang, karena tidak bisa diperbaiki lagi.

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Sejumlah alat perekam kartu tanda penduduk elektronik (KTPel) rusak berat. Bahkan, kerusakaannya sudah tidak bisa tertolong lagi. Akibatnya, kerusakan itu juga mengganggu kualitas pelayanan dokumen kependudukan bagi warga Bangakalan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan tidak bisa memperbaiki alat yang rusak total. Yang bisa ditangani hanya kerusakan kecil. Selain itu, alat tersebut sudah berusia tua, sudah ada sejak tahun 2013, sehingga sulit diperbaiki. Alat yang rusak itu, tersebar di beberapa kecamatan di Bangkalan.

Untuk mengatasi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Kemanfaatan Data (PIAK) Dispendukcapil Bangkalan Samsul Hadi mengatakan, telah menyediakan dua alat perekam yang bisa dibawa berpindah-pindah. Sebab, setiap pekan pihaknya menyisir ke desa-desa untuk melayani perekaman data KTPel warga.

“Setiap pekan kami menyisir ke desa-desa untuk menimalaisir penduduk yang tidak punya KTPel,” ungkapnya, Senin (14/10/2019).

Selain menyisir ke desa-desa untuk merekam data warga yang mengajukan KTPel, pihaknya juga mencari alat-alat yang rusak untuk diperbaiki. Namun hanya perbaikan dengan kerusakan kecil.

Kini, rata-rata di setiap kecamatan hanya menyisakan satu alat perekam. Sebelumnya, setiap kecamatan mendapat dua alat. Namun, salah satu alatnya banyak yang rusak berat dan tidak dapat diperbaiki. Sementara, satu alat yang tersisa itu, kini juga sudah sering alami rusak-rusak kecil.

“Seperti di Kecamatan Galis dan Kokop beberapa waktu lalu, karena permasalahnnya listrik, sehingga dan mudah diatasi. Tapi yang di Kecamatan Modung, Konang dan Bangkalan, sudah rusak parah,” ungkapnya.

Menurut Samsul, permasalahan itu bisa diatasi, jika pemerintah pusat kembali berinisiatif mendistribusikan atau pengadaan alat perekam yang baru.

Saat ini, yang dilakukan Dispendukcapil, akan terjun ke desa jika ada konfirmasi dari kepala desa setempat.

“Jika ada kemauan untuk melakukan perekaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kami akan turun,” pungkasnya. (km50/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *