oleh

Sajali Ingin Ungkit PAD Migas yang Merosot

Kabarmadura.id/Sumenep-Setelah gagal dalam pemilihan anggota legislatif (DPR-RI), Mohammad Sajali mencoba peruntungan di kancah lokal. Sajali mendaftar ke Partai Demokrat untuk posisi bakal calon wakil bupati Sumenep.

Terdapat dua alasannya ingin menduduki kursi nomor dua di Pemerintahan Sumenep itu, yakni terkait pendapatan asli daerah dan bagi hasil minyak bumi dan gas (migas) yang dieksplorasi di wilayah Sumenep.

Mengenai alasannya tidak mendaftar ke partai lain, karena partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu diklai yang steril dari rekam jejak negatif.

“Kenapa Partai Demokrat, karena sejauh ini hanya Partai Demokrat yang bersih dari kasus-kasus hukum, dan itu alasannya kenapa saya hanya mendaftar ke parai itu,” katanya, Selasa, (4/2/2020).

Mantan caleg Partai Hanura itu tidak mempersoalkan ketika disandingkan dengan siapa pun calon bupati yang mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat. Baginya, yang terpenting adalah visi besarnya dalam pembenahan secara besar-besaran untuk kabupaten berjuluk Kota Keris ini.

Dia berjanji akan siap mundur dari jabatan wakil bupati jika dalam proses pembenahan, terutama birokrasi yang bertugas melayani masyarakat Sumenep, hanya berjalan di tempat dan tidak ada kemajuan apa pun.

“Sangat optimis direkom oleh Partai Demokrat, karena memang ada permintaan untuk saya nyalon, sebelum-sebelumnya saya memang di Partai Demokrat, mencalonkan diri di DPR-RI melalui Partai Hanura saya pamit, karena kader di kabupaten lain lebih kuat,” imbuhnya.

Termasuk yang menjadi atensi besar ketika dirinya nanti terpilih akan membongkar kebiasaan birokrasi yang kurang transparan dan menggunakan anggaran.

Sajali menegaskan, yang paling menggairahkan dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Kota Keris ini terutama di bidang migas, yang berdasarkan survei terakhir ada sekitar 65 titik yang bisa dinikmati oleh masyarakat bahkan luar Madura.

Termasuk yang paling memprihatinkan, migas yang biasanya menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp100 miliar setiap tahun sejak tahun 1999, belakangan ini hanya berkisar di angka Rp15 miliar.

“Ke mana larinya itu? Ketika ditanya seperti apa terkait masukkannya tidak boleh tahu kalau bukan pejabat, nah ini yang akan kami bongkar nanti, karena saya punya datanya untuk itu,” tegasnya.

Dia juga menyebutkan, dari lima perusahaan migas yang sudah beroperasi di Sumenep ini, jika dikelola dengan transparan dan maksimal maka sangat fantastis untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terlebih tahun ini direncanakan ada pengeboran tambahan di Kepulauan Masalembu.

“Lima saja Santos Genting, Pagerungan, Sepanjang, Raas, dan terakhir yang di Tanjung Saronggi itu, itu kalau dikelola dengan benar bisa mencukupi masyarakat se Jawa Timur bukan hanya Sumenep,” pungkasnya. (ara/waw)

 

 

 

Komentar

News Feed