Salah Kaprah Rencana Audit Ormas

  • Whatsapp

Oleh: Muhammad Aufal Fresky*)

Lagi-lagi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI tersebut menggulirkan rencana mengaudit non-governmental organization (NGO) atau lembaga non-pemerintah di tengah gencarnya kritikan publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentu saja, masyarakat bertanya-tanya, apa alasan rasional Menteri Luhut sampai mengeluarkan wacana semacam itu, mengingat setiap tahun ormas juga diaudit oleh akuntan publik. Lagi pula, belum ada aturan yang secara konstitusional yang secara tegas memperbolehkan pemerintah mengaudit ormas.  Rencana semacam itu akan menjadi upaya pembungkaman suara aktivis ormas. Padahal, kritik dan saran dari ormas bisa dipandang dari segi positif, yaitu sebagai bahan evaluasi untuk membangun Indonesia lebih maju lagi. Bukan sebaliknya, melemahkan ormas dengan cara audit.

Salah satu yang menjadi kekhawatiran publik adalah apabila rencana audit ini diterapkan, akan berakibat pada kesewenang-wenangan pejabat dalam membubarkan ormas sesuai kehendaknya. Tinggal mencarikan alasan bahwa organisasi tersebut tidak layak, semuanya sudah beres. Hal tersebut menjadi cara yang cukup ampuh untuk mengkerdilkan peran aktivis. Saya rasa, audit terhadap NGO atau ormas pasti menuai banyak kecaman dari kalangan aktivis, sebab itu menyempitkan ruang gerak kebebasan sipil. Selain itu, audit ormas juga akan berdampak semakin meningkatnya potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Pastinya, pihak yang dirugikan adalah rakyat. Jangan sampai tatanan demokrasi menjadi acak-acakan sebab rencana tidak berdasar semacam itu. 

Sejalan dengan hal tersebut, seperti yang dilansir Koran TEMPO (Selasa, 16/11/2021), Helmi Chandra, pakar hukum tata negara Universitas Bung Hatta menyampaikan bahwa jika merujuk pada UU Organisasi Kemasyarakatan, tidak dikenal istilah audit bagi NGO atau ormas. Adanya hanya pengawasan internal maupun eksternal dari masyarakat dan pemerintah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 3 UU Ormas. Menurutnya, berdasarkan UU tersebut, pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, atau pemerintah daerah. Pasal tersebut juga membatasi pengawasan ketika ada pengaduan dari masyarakat ke pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tidak aktif dalam mengaudit ormas. Helmi juga menyarankan, untuk mendorong transparansi ormas, pemerintah mesinya menguatkan kapasitas sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan agar melaporkan keuangannya secara terbuka sesuai ketentuan UU. Selain itu, ia mengutarakan, pemerintah mesti memisahkan perilaku individu organisasi kemasyarakatan dan lembaga non-pemerintah dengan kelembagaan.

Berdasarkan UU Ormas dan UU Yayasan, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi ormas atau NGO untuk melaporkan pendanaannya kepada pemerintah. Hal tersebut tidak berlaku ketika ditemukan dugaan tindak pidana terhadap ormas. Semisal, ditemukan dugaan aliran dana hasil korupsi ke ormas tertentu. Dalam kasus tersebut, penegak hukum berhak untuk mengaudit sesuai untuk mencari keadilan. Sebab itu, salah kaprah jika tanpa ada alasan yang jelas, tiba-tiba dilakukan audit.

Wacana audit tersebut sebenarnya bermula dari Menteri Luhut menganggap sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM menyebarkan informasi dan data yang tidak benar. Padahal, bisa saja itu pernyataan yang subjektif untuk mematikan daya kritis para aktivis LSM. Rencana audit tersebut terkesan mengada-ngada. Bisa saja pemerintah panik atas data dan informasi yang dikeluarkan oleh sejumlah LSM. Sebab dengan informasi dan data tersebut, publik bisa menilai kinerja pemerintah selama ini. Sehingga, maklum jika pemerintah kalang kabut mencari pembenaran, sehingga keluarlah rencana yang katanya masih sebatas wacana itu.

Rencana audit ormas akan mengakibatkan kontrol pemerintah terhadap para aktivis akan semakin kuat. Hal itu bisa menjadi duri dalam demokrasi kita. Lebih-lebih, kita sudah puluhan tahun mencoba beranjak dari rezim yang otoriter. Padahal, selama ini ormas atau LSM telah menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat. Mestinya, pemerintah menguatkan peran LSM untuk melihat sejauh mana kepuasan publik terhadap kinerja mereka. Bukan sebaliknya, menjadikan ormas sebagai lawan yang harus ditendang dan dihancurkan. Sebab, selama ini, beberapa LSM telah menjalankan fungsinya dengan cukup baik dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia. 

Sekali lagi, selain bukan kewenangan Menteri Luhut, berkaitan dengan audit ormas ini, sebenarnya tidak ada dasarnya sama sekali dan justru menjadi bumerang bagi demokrasi Indonesia. Dengan tegas saya menolak rencana tersebut, sebab bisa membuat penguasa semakin semena-mena terhadap rakyat. Setiap ormas kritis, diancam akan diaudit. Bukankah itu semacam menakut-nakuti? Mestinya, lebih bijak menyikapi pemaparan data dan informasi yang disampaikan oleh ormas. Jangan tiba-tiba panik dan mengeluarkan pernyataan semacam itu. Sebab, rakyat akan menilai, pemerintah kurang bersahabat rakyat jika setiap gerak-gerik ormas dibatasi. Bukankah dalam membangun bangsa ini harus bersama-sama, dan bergotong-royong? Pejabat negara juga harusnya “legowo” ketika ada masukan dari aktivis. Bukannya kebakaran jenggot lalu mencari cara untuk membungkamnya.

 

*) Pegiat literasi asal Desa Klampar, Pamekasan

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *