Samrawutnya DTKS Sampang Dicurigai lantaran Pihak Ketiga

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) KEMBALI DIPERCAYA: Semrawutnya DTKS Sampang dicurigai lantaran pihak ketiga yang dipercaya menjalankan pendataan.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Tahun 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Sosial (Dinsos) mengalokasikan anggaran sebesar Rp235 juta yang bersumber dari APBD kepada pihak ketiga. Guna memverifikasi dan validasi (verval) data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Sayangnya, hingga saat ini atau DTKS 2021 masih carut marut, sehingga berdampak banyaknya bantuan keluarga penerima manfaat (KPM)  tidak masuk.

Bacaan Lainnya

Menyikapi itu, Ketua Aliansi Masyarakat dan Pemuda Sampang (Ampas) Zainal Abidin menduga, carut marutnya DTKS tahun 2021 ini disebabkan tidak maksimalnya verval DTKS pada tahun 2020. Verval tersebut dikelola oleh pihak ketiga. Yakni, Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Dugaan tersebut muncul setelah UTM tidak diperbolehkan kembali mengelola DTKS tahun 2021. DTKS yang merupakan induk data penerima bansos itu kembali amburadul, carut marut, tidak valid dan semacamnya. Sehingga terjadi pemblokiran, penghapusan penerima bansos dan masih banyak warga kurang mampu belum tersentuh bantuan lantaran belum terdata.

“Dari tahun 2020 kemarin, DTKS ini terus ada masalah, terbukti banyak masyarakat yang mampu malah menerima bantuan, selain itu yang terhapus secara otomatis. Jadi, amburadulnya DTKS tahun 2021 ini dampak dari tahun kemarin dan sekarang UTM tidak diperbolehkan mengelola DTKS,” tutur Zainal kepada Kabar Madura, Minggu (2/5/21).

Dampak tidak maksimalnya pengelolaan itu, lanjut Zainal, verval DTKS di tahun 2021 ini kembali dianggarkan dengan pagu anggaran sebesar Rp1,2 miliar. Dia menyayangkan amburadulnya data, sebab anggaran setiap tahun yang disediakan relatif besar.

Menurutnya, penggunaan anggaran jangan asal serap, harus ada bukti DTKS menjadi lebih baik dan bantuan tepat sasaran. Agar DTKS sah menjadi acuan untuk seluruh program bansos.

“Program verval ini terkesan formalitas, karena sampai saat ini pendataan tidak ada. Jadi, agar DTKS ini menjadi acuan maka harus dimaksimalkan, apalagi sudah ada anggarannya,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fathoni menyampaikan, terkait carut marutnya DTKS tersebut memang dari tahun sebelumnya. Sedangkan titik tekannya permasalahan ini ada di pendataan. Dalam pendataan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, pendataan dilakukan secara langsung ke lapangan, atau hanya diatas meja. Kedua, keterlibatan aparat desa, sehingga ketika dilibatkan harus ada pendampingan, sebab dikhawatirkan terjadi tebang pilih dan tidak terbuka. Dan ketiga kesadaran bersama.

“Dinas sosial harus benar-benar mencari pola, agar pendataan itu berjalan dan maksimal, dan Dinsos harus bekerja secara profesional dan melibatkan semua pihak, agar DTKS itu valid,” tegasnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinsos Sampang, M Fadeli saat dikonfirmasi menyampaikan, dirinya baru dua bulan masuk Dinsos Sampang, sehingga mengaku tidak tahu akar permasalahan sebelumnya. Namun dia mengklaim, tahun ini akan lebih maksimal dan semua pihak, seperti koordinator dari semua bansos, dilibatkan untuk turut andil dalam perbaikan.

“Kami akan terus berproses untuk perbaiki DTKS ini, dan sekarang sudah berjalan,” tegas pria asal Pamekasan itu. (mal/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *