Sanksi KPU Sampang Tidak Mengubah Suara

  • Whatsapp
TEGURAN: Sejumlah penyelenggara pemilu di Sampang pada saat sidang kode etik setelah diduga melakukan pelanggaran. 

Kabarmadura.id/SAMPANG-Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang diketahui menggelar sidang kode etik terhadap penyelenggara pemilu di dua kecamatan, Senin (23/6).

Sidang kode etik itu sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sampang yang sebelumnya dilatarbelakangi atas laporan salah satu calon anggota legislatif (caleg) peserta Pemilu 2019.

Adapun penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah seluruh komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedungdung dan PPK Pangarengan.

PPK di dua kecamatan itu dituding melakukan pergeseran suara oleh salah satu caleg yang merasa dirugikan hingga mengakibatkan perolehan suaranya berkurang drastis.

“Semua PPK di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pengarengan dan Kedungdung dilakukan sidang kode etik,” ujar Taufiq Risqon, komisioner KPU Sampang.

Di samping PPK di dua kecamatan itu, kata Taufiq, juga terdapat panitia pemungutan suara (PPS) yang turut dilaporkan oleh pelapor, yakni di tiap kecamatan ada 2-3 desa yang dilaporkan.

“Terdapat di sejumlah TPS saja, pelaporan ini berkenaan persoalan pada pemilihan legislatif baik tingkat kabupaten, Jatim dan RI,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, penyelenggara adhoc di dua Kecamatan tersebut mendapat laporan dari sejumlah peserta pemilu, diantaranya untuk wilayah Kecamatan Pengarengan yaitu dilaporkan oleh Ach Baidowi Caleg PPP RI.

Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Kedungdung dilaporkan oleh Moh Salim Caleg NasDem DRPD Jatim, Mohammad Faizal caleg Golkar DPRD Kabupaten  dan Nizar Zahroh caleg Gerindra DPR RI dengan perolehan suara berdasarkan form C1 saksi yang diperoleh sebanyak 2.460 suara dan kemudian pada form DA1 hanya diperoleh 71 suara.

Sementara Moh Salim, pelapor dalam perkara tersebut menuturkan, pelaporan yang dilayangkan oleh dirinya didasari atas raibnya suara yang dia raih saat gelaran pemilu. Menurut Salim, dalam perkara yang dia laporkan, dirinya kehilangan sekitar 3.000 suara. Akibatnya, suara yang dia raih hanya sekitar 519 suara.

Sayangnya, sanksi itu hanya mengenai etika penyelenggara pemilu, sehingga tidak berdampak pada perolehan suara yang diduga telah digeser ke caleg lain. Atas hal itu, Salim berencana melaporkan perkara itu lebih lanjut melalui sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).

“Harapanya, kalau memang penyelenggara ini terbukti main-main, maka harus dipecat, ini agar menjadi pembelajaran bagi penyelenggara pemilu di tahun berikutnya,” ucap Salim.  (sam/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *