Sanksi Tegas untuk Sekolah yang Terapkan PTM

  • Bagikan
(FOTO: KM/IST) DILARANG: Sekolah tidak direkomendasikan melaksanakan KBM normal.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Kondisi dunia pendidikan kembali lumpuh, pasalnya Sumenep kembali masuk zona tidak aman dari  Covid-19. Sehingga kembali dilaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Bahkan pemerintah pusat merekomendasikan, jika sekolah terpaksa melakukan pembelajaran tatap muka (PTM), selain kepala sekolah (kepsek), terancam dilucuti jabatannya dan lembaga pendidikan tersebut akan dicabut izinnya.

Meski seluruh instansi yang bertanggung jawab terhadap stabilitas pendidikan mulai dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Kementerian Agama (Kemenag), dan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Jawa Timur di Sumenep kembali sepakat melaksanakan PJJ, namun masih belum berani langsung mencabut izin operasional dan mencopot jabatan kepseknya.

Kacabdin Sumenep Syamsul Arifin menjelaskan meski tidak ada surat edaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), pihaknya sepakat dengan tim satgas Covid-19 Sumenep akan kembali menerapkan PJJ. Namun untuk memberikan sanksi terhadap sekolah yang maksa menggelar PTM, pihaknya masih melakukan tahapan-tahapan.

“Pertama kami tentunya melalui pengawas akan memberikan peringatan dan  teguran. Jika sekolah tetap maksa masuk, maka ada sanksi berat, tapi kami tidak langsung mencopotnya,” katanya, Senin (4/1/2021).

Jika terpaksa, sanksi berat yang dimaksud Syamsul hanya berdampak pada jabatan kepseknya, namun tidak sampai pencopotan, apalagi pencabutan izin operasional.

“Apalagi swasta, kalau negeri kami hanya menegur, dan jika maksa, ada sanksi jabatan tapi bukan pencopotan,” imbuhnya.

Sebab menurutnya, dunia pendidikan merupakan lingkungan paling rawan menjadi penyebaran wabah yang hampir satu tahun menyerang Kota Keris ini. Sehingga tidak ada pengecualian, seluruh lembaga pendidikan harus melaksanakan model PJJ.

Sementara Kemenag Sumenep melalui surat edaran (SE) Nomor B-4692/Kk/13.23/PP.00/12/2020. melarang seluruh instansi mulai dari RA, MI, Mts, dan MA melakukan PTM.

Baca juga  Legislatif Kecewa Jembatan Pakamban Daya Tidak Selesai

“Kalau swasta tidak ada pencopotan. Kami akan aktif monitoring melalui pengawas agar tidak ada kegiatan masuk kelas, semuanya PJJ,” ungkap Plt. Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kemenag Sumenep Zainurrosi.

Surat edaran serupa juga diluncurkan Disdik Sumenep dengan Nomor 420/3505/435/101.1/2020 yang isinya  seluruh tenaga yang terlibat dalam dunia pendidikan mulai dari guru terlebih yang berstatus PNS, pengawas, penilik, dan yang lainnya wajib bekerja dari rumah masing-masing.

“Seperti yang di surat edaran, jangan dilanggar sampai ada instruksi selanjutnya,” jelas Abd Kadir Kabid Pembinaan SD Disdik Sumenep.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumenep Moh Iksan secara tegas menyampaikan, jika sudah rekomendasi dari pemerintah pusat, maka pihaknya akan menindak dengan tegas sekolah yang memaksa melaksanakan PJJ.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep itu juga mengatakan jika sekolah swasta yang memaksa melaksanakan PTM maka akan dicabut izinnya, namun jika negeri maka akan dicopot jabatan kepseknya.

“Tentunya melalui peringatan ringan dan berat, namun jika tetap maksa maka instruksi pusat juga berlaku, apalagi di Sumenep PJJ sudah kami wajibkan tanpa terkecuali,” ungkapnya. (ara/km58)

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan