oleh

Saronggi Zona Merah, PCNU Sumenep Sarankan Pilkada Ditunda

Kabarmadura.id/SUMENEP-Ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Sumenep KH A Panji Taufiq sangat mendukung jika tahapan pilkada serentak ditunda demi keselamatan jiwa.

“PCNU Sumenep samikna waatona terhadap PBNU, apa yang dikatakan PBNU PCNU selalu manut. Sebab, semunya sudah melalui pertimbangan,” katanya, Minggu (20/9/2020).

Namun hal tersebut merupakan pendapat. Mengenai ditunda atau tidaknya tergantung pemerintah atau KPU RI, termasuk presiden dan DPR.

“Tidak harus diterima, tetapi dipertimbangkan melihat kondisi yang saat ini,” ujar dia.

Dia juga meminta pada KPU Sumenep untuk juga mempertimbangkan yang disampaikan PBNU. Mengingat, khusus di Sumenep apalagi di Saronggi, saat ini sangat mengahawatirkan.

“Itu juga sangat berbahaya apa tidak perlu dipertimbangkan,” tukas dia.

Diketahui, PBNU mengedarkan surat untuk menunda tahapan pilkada. Sikap Nahdlatul Ulama itu karena darurat Covid-19 belum usai.

Surat itu disampaikan ke KPU Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (RPR) Republik Indonesia.  Penundaan diminta hingga darurat kesehatan terlewati. Alasannya, ketatnya protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada, dinilai sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak.

Selain itu, anggaran pilkada juga disarankan untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Nahadlatul Ulama juga mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.

Sementara itu, Ketua Komisioner KPU Sumenep Rafiki Tanzil mengaku sudah mengetahui pernyataan sikap NU. Namun menurutnya, penundaaan tidak serta merta bisa dilaksanakan. Sebab, dirinya hanya menungu surat edaran dari KPU RI.

“Selama KPU RI masih belum mengintruksikan, kami akan tetap akan tetap melanjutkan tahapan,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pemilihan Kepala Daerah masih jadi rapat tukar pendapat antara KPU RI, Komisi II DPR RI dan mendagri.

“Jadi, tidak serta merta menunda, karena ada pendapat dari ormas. Kami juga sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujar dia.

Terkait adanya pembatasan sosial berskala kecil (PSBK) enam desa di Kecamatan Saronggi, KPU Sumenep akan membuat perlakuan khusus bagi desa-desa tersebut. Saat ini, KPU sedang mengadakan tahapan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS). Pengumuman itu dimulai dari desa, dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS).

“PPS di situ harus tidak keluar dan tetap mematuhi protokol Covid-19,” ujarnya.

Bahkan KPU sudah mengintruksikan pada panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk disampaikan pada PPS agar tidak melakukan rapat koordinasi (rakor) secara daring di malam hari. PPS di wilayah 6 desa itu diintruksikan untuk mengikuti secara mendiri d irumahnya.

“Intinya tahapan tetap berlanjut dan menunggu intruksi KPU RI selanjutnya,” pungkasnya. (imd/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed