Satgas DPRD Sampang Tuntut Insentif Nakes Disamaratakan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) BURAM: Dinkes Sampang menyebut pencairan insentif bagi para nakes yang berjuang melawan Covid-19 hingga kini belum ada kejelasan.

Kabarmadura,id/Sampang-Kendati ratusan para tenaga medis (Nakes) di Kabupaten Sampang, sudah melaksanakan tugas dengan maksimal dalam menangani pasien wabah Covid-19, namun sampai saat ini insentif bagi nakes belum ada kejelasan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Agus Mulyadi mengatakan, pemberian insentif kepada para nakes itu ada dua, yakni dari pemerintah pusat sebanyak 232 orang dan kabupaten berjumlah 54 nakes.

Bacaan Lainnya

Pihaknya mengaku sudah mengajukan pencairan insentif nakes kepada pusat sejak beberapa waktu lalu, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan, masih menunggu. Kata dia, kewenangan pemerintah daerah dalam penyaluran insentif nakes itu, hanya sebatas mengajukan kepada pusat sementara untuk nakes yang tidak tercover pusat, maka dicover oleh pemerintah daerah.

“Sampai sekarang, insentif para nakes ini belum cair, kami masih menunggu dari pusat, ini tidak hanya terjadi di Sampang tapi juga dialami daerah lain, untuk yang tercover pusat sebanyak 232 nakes dan Kabupaten 54 nakes,” ujar Agus Mulyadi, Senin (3/8/2020)

Disinggung soal kendala belum cairnya insentif nakes itu, Agus (sapaan akrabnya) berdalih tidak tahu pasti, karena pihaknya hanya mengajukan kepada pusat sesuai juknis yang ada.

Sementara untuk insentif nakes dari kabupaten masih menunggu pencairan insentif yang dari pusat, tujuannya untuk menyesuaikan terkait besaran insentif yang diterima oleh para nakes.

“Kami belum bisa mencairkan insentif nakes yang kabupaten ini, karena khawatir terjadi konflik dan kecemburuan sosial diantara para nakes, biar sekalian nanti dicairkan berbarengngan dengan pencairan yang dari pusat saja,” bebernya.

Ketua Satgas Covid-19 DPRD Sampang Moh. Iqbal Fatoni mengungkapkan, sejatinya insentif itu ada yang diajukan kepada pemerintah pusat dan sebagian juga dicover oleh pemerintah daerah.

Pihaknya mengaku sudah menyarankan insentif nakes bisa segera disalurkan, utamanya yang ditanggung oleh pemerintah daerah,  sementara yang dari pusat segera dikoordinasikan lebih lanjut.

Para nakes yang berjuang di garda terdepan melawan wabah Covid-19 harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah dan pusat. Hak-hak nakes harus segera dipenuhi, seperti insentif dan semacamnya.

“Sebenarnya, kami sudah sering menanyakan terkait insentif bagi para nekas ini, utamanya yang dicover oleh daerah, tapi pemkab belum siap menyalurkan, masih menunggu pencairan yang dari pusat,” ucap Fafan sapaan akrab Moh. Iqbal Fatoni kepada Kabar Madura.

Politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuntut agar besaran insentif dari pusat dan daerah disamaratakan, semisal jika dari pusat besaran insentif Rp7 juta sampai Rp15 juta. Maka besaran insentif nakes yang ditanggung oleh Pemkab harus disamaratakan.

“Kami minta pemkab tidak membedakan besaran insentif nakes, pemerintah daerah harus bisa menyamakan, biar tidak ada pembedaan harus disamaratakan, karena mereka sama-sama berjuang dan beresiko besar,” pintanya. (sub/pin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *