Satpol PP Berlindung Ketiadaan Perintah Bupati

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) BURAM: Persoalan tambak di Pantai Lombang Kecamatan Batang-batang tidak ada tindak lanjut yang nyata.

KABARMADURA.ID, SUMENEP– Nyali Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah di Sumenep terus mendapatkan sorotan dari DPRD Sumenep. Sorotan tajam tersebut muncul, setelah Forum Sumenep Hijau (FSH)  melakukan publik hearing dalam upaya menolak pembahasan zonasi tambang fosfat.

Sorotan yang tertuju ke Satpol PP tersebut, karena lembaga berbaju coklat muda hingga saat ini hanya sekedar janji dalam upaya menindak pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pengusaha tambak udang di Pantai Lombang Kecamatan Batang-batang.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, membeberkan jika Satpol PP selama ini terus berjanji untuk memproses tambak yang mencemari lingkungan. Dari menyampaikan akan segera ditindak, kemudian menunggu pelantikan bupati baru dan tidak ada tindakan apapun  hingga saat ini.

“Janji Satpol PP hanya abal-abal. Sebab, tidak ada tindakan tegas. Padahal, tambak tersebut sangat mencemari lingkungan dan berefek negatif pada pada lingkungan sekitar, termasuk keindahan Pantai Lombang akan terganggu,” ulas Politisi PPP tersebut pada Kamis 11/3/2021, sambil menyampaikan jika pihaknya mencurigai ada main mata jika Satpol PP belum berusaha untuk menindak para pelanggar tersebut.

Selain Satpol PP, Juhari juga meminta dinas terkait juga harus ikut berperan aktif untuk mencarikan solusi atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pengusaha  tambak udang

“Jika hingga saat ini tidak ada progres penyelesaian. Maka, patut dipertanyakan posisi Satpol PP dan Dinas terkait, apakah berada dalam upaya membela pemodal atau rakyat,” ujarnya

Menurutnya, kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan tambak harus kompak. Dalam artian tidak ada yang disembunyikan misalnya, pasca uji lab karena ada yang mencemari lingkungan harus dihentikan atau dicabut izinnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep Purwo Edi Prasetia justru melempar batu sembunyi tangan dengan mengatakan, bahwa Satpol PP menunggu perintah dari Bupati. Sebab, hingga kini tidak ada perintah.

“Menunggu saja, pasti nanti akan ditindaklanjuti,” ucap Purwo Edi sambil mengaku bahwa sudah pernah ke lokasi tambak yang mencemari Pantai Lombang  namun selalu tidak ada pengusaha dan akan kembali melakukan investigasi

“Karena selalu gagal. Kami akan senantiasa merencanakan kembali sesuai petunjuk bupati,” imbuhnya sambil menjabarkan jika terdapat 7 tambak yang tidak berizin masih menjadi incarannya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ernawan Utomo mengatakan, tambak tersebut sudah tidak ada masalah. Sebab, outletnya sudah ditutup.

“Selain yang berizin juga terdapat tambak yang tidak berizin juga banyak mencemari,” ucap Ernawan dengan uraian jika tambak yang berizin hanya CV Lombang Sejahtera dengan PT Darwin Nusantara. .

Terhadap tambak yang tidak berizin, DLH mengaku saat ini sudah dilakukan pembinaan dan pihaknya sudah berkomitmen dengan pihak perusahaan bahwa jika dalam waktu dekat tetap tidak taat aturan, akan segera mengambil langkah selanjutnya dengan menutup sementara atau ditutup selamanya.

“Tapi, Insyaallah aman. Tidak ada masalah lagi,” pungkasnya. (imd/bri)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *