Satpol PP dan DPMD Bangkalan Saling Lempar Kewenangan, Terkait Honor dan Operasional Linmas Kecamatan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) KESULITAN: Rencana pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) di tingkat kecamatan, Kabupaten Bangaklan belum tuntas.  

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Rencana pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) tingkat kecamatan sepertinya sulit terealisasi. Selain pengusulan dari kecamatan belum rampung, penyediaan biaya operasional masih menjadi perdebatan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan. 

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Masyarakat Satpol PP Bangkalan Samsuri mengatakan, pembentukan Satgas Linmas di kecamatan cukup sulit. Sebab masih bersifat umum mengenai anggarannya, berbeda dengan pembentukan di tingkat desa yang sudah melalui dana antusias kepala desa (kades). 

Bacaan Lainnya

“Kalau yang desa ini sudah akan selesai, kades banyak yang memberi dukungan. Kalau di kecamatan ini saya juga bingung. Karena untuk honor linmas belum pasti,” ujarnya, Kamis (21/10/2021). 

Pihaknya merekomendasikan biaya tersebut tetap dikeluarkan oleh kecamatan yang bekerja sama dengan desa. Bahkan, bisa juga dari dana kecamatan. Apabila menggunakan dana dari instansinya sangat tidak mungkin. Sebab tidak ada plotting anggaran yang bisa digunakan sebagai honor maupun operasional linmas 

“Di kami jelas tidak ada dana lain, karena belum diatur. Kalau pihak kecamatan bekerjasama dengan desa, nanti bisa diatur teknisnya, yang penting minta petunjuk pimpinan dulu,” ucapnya. 

Sementara itu, Kepala DPMD Bangkalan Ahmad Ahadiyaj memastikan, tidak mungkin honor atau pembiayaan operasional linmas dilimpahkan ke desa. Sebab untuk membayar honor linmas desa, masih akan dipikirkan lantaran anggaran dana desa cukup minim. “Tidak bisa kalau dari desa, ADD nya saja ini sudah benar-benar irit,” responnya. 

Jika memang tidak wajib dibentuk dan tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), mending tidak usah dilakukan pembentukan. Sebab di desa sudah tersedia linmas dengan jumlah yang cukup memadai. “Mending memaksimalkan linmas di desa saja, khusus kecamatan menyesuaikan saja,” tegasnya. 

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *