Satpol PP-Dishub Bangkalan Saling Lempar Kewenangan, Mengenai Pelanggaran Bangunan di Bahu Jalan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) LIAR: Bangunan tidak berizin yang melanggar ketentuan aturan badan jalan di Bangkalan terkesan dibiarkan.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Bangunan belum diterapkan secara maksimal. Mirisnya, instansi yang memiliki kewenangan justru saling tuding. Yakni, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melimpahkan kewenangan tersebut terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan.

Pada dasarnya, penegakan perda memang harus diterapkan. Hanya saja, harus melihat kondisi di lapangan dan tidak bisa langsung main tegur dan melakukan penutupan. Sebab untuk merealisasikan penegakan, perlu adanya pengaturan kondisi para pemilik bangunan. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Hukum Satpol PP Bangkalan Supardi, Minggu (31/10/2021).

Menurutnya, bangunan yang diketahui melanggar badan jalan sejauh 25 meter atau 15 meter di Jalan Nasional atau daerah memang dilarang. Sehingga harus dibongkar atau diganti dengan cara lain. Sedangkan untuk lahan yang ada di Socah ataupun di akses Jalan Suramadu juga ditempati banyak bangunan. Meski pada dasarnya melanggar, banyaknya bangunan yang sudah ditempati sulit diatur.

“Kami tidak mungkin asal bongkar, karena ini juga milik banyak orang. Kalau sudah banyak begini, kami juga harus pendekatan dulu, salah satunya harus bekerjasama dengan Dishub, karena ini juga wewenangnya,” paparnya.

Bahkan kata Pardi, Dishub juga harus banyak berperan memberikan pengertian. Sebab instansi tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur keamanan jalan. Sehingga nantinya, ada solusi yang lebih baik selain melakukan pembongkaran. “Mari cari solusinya saja, karena kalau dibongkar sudah pasti akan menimbulkan keresahan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Lalulintas Dishub Bangkalan Arif Rachman mengatakan, aturan pada perda tentang larangan di jalan sudah sesuai dengan dasar dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Selain itu, para pemilik bangunan dan lahan sebelumnya tidak pernah mengurus izin atau laporan. Setidaknya untuk mengetahui boleh atau tidak membangun kios di dekat jalan.

“Kan di perda sudah ada, masih mau di nego bagaimana lagi. Kami juga tidak bisa berbuat banyak, karena masing-masing pemilik gedung tidak ada komunikasi sebelumnya,” responnya.

Satpol PP

  • Pembongkaran harus disertai solusi dari Dishub
  • Dishub harus banyak berperan memberikan pengertian kepada warga
  • Dishub memiliki kewenangan untuk mengamankan lokasi jalan

Dishub

  • Pemilik bangunan dan warung tidak pernah mengurus izin atau laporan
  • Perda sudah jelas di Satpol PP tidak koordinasi lagi
  • Aturan di kami cukup jelas juga mengenai perda tentang larangan bangunan di tepi jalan yang sesuai dengan ketentuan Kemenhub

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *