oleh

Satpol PP ‘Kebingungan’ Terapkan Prokes

Kabarmadura.id/Sampang-Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tentang Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam waktu dekat akan menerapkan sanksi bagi pelanggar terhadap aturan protokol kesehatan (Prokes).

Sanksi tersebut untuk memberikan kesadaran pada masyarakat akan penting memakai masker, sehingga meski sudah termaktub dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sampang yang berbunyi, pelanggar prokes akan dikenakan denda Rp100 ribu untuk perorangan dan denda maksimal Rp1 juta bagi badan usaha atau perusahaan, akan memprioritaskan untuk memberikan teguran, dan memberikan pemahaman.

Kepala Bidang (Kabid) Peraturan daerah (Perda) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Agus Alfian menuturkan, untuk penerapannya mengaku belum bisa memberikan kepastian, tetapi dalam waktu dekat perbup itu akan diberlakukan.

Pasalnya, untuk menerapkan perbup tersebut masih menunggu selesainya sosialisasi terlebih dahulu. Adapun untuk sosialisasinya tugasnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, tetapi nanti dibantu oleh tim yang ada di Satpol PP.

“Belum bisa diterapkan, sebab masih nunggu sosialisasi dari dinkes, tetapi dalam waktu dekat pasti sudah diterapkan,” ungkapnya, Selasa (15/9/2020).

Ditambahkan, terkait teknis penegakan Perbup tersebut, sanksi itu nanti tidak mencolok pada sanksi uang. Sebab, pihaknya mengaku lebih menekan pada kesadaran masyarakat akan pentingnya memakai masker.

Namun, ketika nanti ada yang membandel, artinya sudah diberikan surat teguran tetap melanggar, baru dikenakan sanksi berupa uang. Adapun untuk yang memberikan sanksi nanti ada tim penegak yang bertugas di lapangan.

“Sanksinya tidak langsung berupa uang, karena ini lebih kesadaran masyarakat agar pakai masker,” imbuhnya.

Kendati demikian ia berharap, dalam penerapan perbup terkait sanksi pelanggar prokes tersebut masyarakat juga menyadari dan memahami, karena ini demi kesalamatan bersama. Sehingga, nanti penerapan Perbup tersebut berjalan lancar.

“Saya harap masyarakat sadar dengan sendirinya meski tidak diberikan sanksi, atau teguran oleh petugas,” tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dinkes Sampang saat hendak dikonfirmasi tidak ada di ruang kerjanya, bahkan  saat dihubungi melalui selulernya tidak direspon. Namun,  sebelumnya pernah menuturkan bahwa mensosialisasikan Inpres Nomor 6 dan terbitnya Perbup Nomor 53 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes kepada masyarakat akan dilakukan pada hari Rabu (16/9) di 14 Kecamatan yang ada di Kota Bahari, (mal/mam).

Komentar

News Feed