Satu Desa Belum Rampungkan Penetapan Cakades

  • Bagikan
TERSENDAT: Tahapan pilkades di salah satu desa di kepulauan Sumenep tersendat.

Kabarmadura.id/Sumenep-Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya rampung. Pasalnya, hingga kini masih ada salah satu desa di wilayah kepulauan yang belum juga merampungkan tahapan penetapan calon kepala desa (cakades).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep M Ramli menjelaskan, proses penetapan itu sengaja ditunda. Lantaran jika langsung ditetapkan bersamaan dengan desa-desa lain, khawatir akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Diungkapkan olehnya, penundaan itu dilakukan, lantaran sampai saat ini masih ada kasus yang membelit salah satu cakades. Sehingga, penetapan cakades terpaksa ditunda hingga ada kejelasan atas kasus tersebut.

“Tinggal satu, karena pada pelaksanaan mereka minta waktu karena yang mengkasuskan, mintanya sampai Jumat ini, sudah ada MoU-nya, karena jika memaksa akan terjadi pertikaian,” katanya, kemarin (8/10).

Lebih lanjut Ramli menyebutkan, desa yang saat ini masih bermasalah itu, yakni Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken. Namun pihaknya enggan mengungkap kasus yang menghambat tahapan pilkades di desa tersebut.

Dirinya berdalih, belum mengetahui secara pasti persoalan hukum yang dapat menyebabkan konflik tersebut. Namun menurutnya, sudah perjanjian dalam waktu dekat yang nantinya akan dirampungkan sendiri oleh panitia pilkades di desa tersebut.

“Kalau pelaksanaannya tidak akan mundur, dua tahapan pilkades (daratan dan kepulauan, red)  itu akan digelar bulan depan, tanggal 7 dan 14 November ini. Doakan semoga lancar saja,” imbuhnya.

Ramli mengungkapkan, saat ini panitia pilkades di 226 desa yang akan menggelar pesta demokrasi tingkat desa, sudah menetapkan sebanyak 654 cakades.  Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pilkades bekerja sesuai regulasi yang ada.

Baca juga  PPP-Hanura Sumenep Serempak Tidak Akui “Surat Rekomendasi DPP”

Karena kontestasi politik di tingkat desa termasuk kategori rawan konflik. Dengan bekerja sesuai dengan aturan yang ada, pihaknya optimis hal-hal yang tidak diharapkan dapat diminimalisir.

“Kami berharap agar masyarakat dapat lebih bijak, memilih pemimpin yang benar-benar bisa memajukan desa,” pungkasnya. (ara/pin)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan