oleh

Satu Desa Dua Panitia

KABARMADURA.ID, BANGKALAN, KLAMPIS- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Bangkalan, yang seharusnya digelar dengan kondusif tanpa konflik. Namun dari sekian desa masih ada dalam pelaksanaanya diwarnai polemik, yakni adanya satu dua kepanitiaan yang berbeda. Peristiwa itu di Desa Mrandung, Kecamatan Klampis. Akibatnya warga desa mendapat dua undangan pencoblosan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Tim Fasilitasi Panitia Pemilihan Kepala Desa (TFP2KD) Bangkalan Syafi menegaskan, panitia pemilihan kepala desa (P2KD) yang diketuai oleh kepala desa sebelumnya tidak sah. Katanya, P2KD dari Desa Mrandung yang sah hanya yang memiliki surat pelantikan dari Badan Pengawas Desa (BPD).

“Dan warga yang mencoblos hanya sah pada surat suara yang memiliki barcode,” ujarnya, Minggu, (2/4/2021).

Dia menambahkan, P2KD di Desa Mrandung, tidak ada double kepanitiaan. Kata dia, yang ada hanya mengaku-ngaku sebagai P2KD. Sebab, dalam regulasi Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pilakdes tidak ada dua panitia dalam satu desa untuk pelaksanaan pilkades.

“Itu hanya dari pihak incumbent yang sudah dipecat jadi panitia mengaku-ngaku jadi P2KD. Jadi itu tidak ada dua panitia, panitia yang sah hanya yang mengantongi SK BPD,” tegasnya.

Dua kepanitian di Desa Mrandung, Kecamatan Klampis itu yang masing-masing kepanitian membuka tempat pemungutan suara (TPS) secara bersamaan. Di mana kedua panitia masing-masing memiliki calon kepala desa yang berbeda.

Dari pantuan Kabar Madura, kepanitian ganda di desa itu terlihat kondusif hingga menjelang penghitungan suara. Salah satu Ketua P2KD yang mengaku bahwa kepanitiaannya belum dibubarkan oleh TFP2KD Bangkalan yakni Safari mengatakan, pihaknya belum menerima salinan resmi dari panitia kabupaten jika kepanitiaannya telah dibubarkan.

Diakuinya, di desanya itu memang ada kepanitian ganda dimana P2KD incumbent yakni pihaknya dan P2KD baru dengan SK BPD baru.

“Secara peraturan kami tidak ada pelanggaran dan adapuan sebelumnya kami diinfokan diberhentikan yang katanya berdasarkan dari hasil PTUN. Tapi saya minta lampiran suratnya tidak dikasih. Hanya nomornya saja,” jelasnya.

Safari saat ini mengaku, telah melaporkan TP2KD Bangkalan ke Polda Jatim terkait masalah itu. Dia juga mengaku, hingga sampai saat ini tidak ada laporan resmi yang memberhentikan P2KD dari pihak Safari. Juga dari PTUN dikatakannya, masih berjalan dan belum ada putusan.

“Ini sidangnya masih berjalan ini dan belum ada keputusan,” tukasnya.

Polemik Pilkades Mrandung bermula saat Bupati Bangkalan menerbitkan surat perintah Nomor 141/302/433.110/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang mengamanatkan agar dilakukan perubahan dan perbaikan atas susunan personal dalam P2KD yang sudah terbentuk. Tujuannya, demi kondusifitas wilayah dan netralitas P2KD lebih terjaga. (ina/mam)

 

Komentar

News Feed