oleh

Satu Kesempatan Lagi, Tidak Berbenah, BPWS Akan Dibubarkan

Kabarmadura.id/Bangkalan-Anggota Komisi V DPR RI Syafiudin Asmoro kembali menyentil keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, lembaga tersebut belum bisa memberikan dampak positif bagi Madura, khususnya pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) di Bangkalan.

Dalam pernyataan yang disampaikan di Podium Terbuka di Gedung Ratu Ebuh, Senin (6/1/2019) itu, dia menjelaskan bahwa anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat pada BPWS guna pembangunan di Madura, banyak yang tidak terserap. Dari anggaran Rp900 miliar yang disediakan, hanya terserap Rp190 miliar.

“Mereka berdalih karena urusan tanah. Nanti akan kita telaah lagi lagi bersama anggota lainnya di komisi,” katanya.

Akibat tidak terserapnya anggaran tersebut, pada tahun 2020, pemerintah pusat hanya menggelontorkan dana sebesar Rp200 miliar. Di mana Rp100 miliar untuk pembebasan lahan di KKSJM, Rp56 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan Rp44 miliar untuk penberdayaan sumber daya.

“Akan kami kawal nanti, jika pada tahun ini masih tidak terserap, akan kami coret nanti. Mungkin akan kami alihkan dananya seperti DAU dan DAK pemerintah daerah,” terangnya.

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengungkapkan, akan melakukan evaluasi dengan fraksi-fraksi lainnya di Senayan. Dia juga menyebut bahwa BPWS telah rapuh. Jika memang ada permainan di dalam BPWS mengenai pembangunan ini, menurutnya harus ada tindakan tegas dari pemerintah.

“Ibaratnya jika ada tikus di lumbungnya, bukan lumbungnya yang kita buang, tapi tikusnya,” paparnya.

Bahkan Syafiudin mengingatkan agar pihak BPWS benar-benar bisa memanfaatkan anggaran yang ada dan bisa memberikan dampak positif bagi Madura. BPWS juga diberi kesempatan satu kali lagi, yakni pada tahun 2020 ini untuk memperbaiki manajemen dan dari pembangunan di Madura, harus bisa memberikan dampak pada masyarakatnya.

“Kami beri kesempatan satu kali lagi tahun ini, tahun 2021 jika masih begitu akan kami evaluasi kembali dan minta pada pimpinan untuk dibubarkan saja,” tegasnya.

Syafiudin sebelumnya juga pernah meninjau pembangunan di KKSJM tersebut beberapa waktu lalu. Saat akan memantau pembangunan kios, di RTDP dia menemukan catatan kios tersebut sudah selesai dibangun dan tidak dimanfaatkan. Namun faktanya Syafiudin menemukan hal yang berbeda.

“Kami sudah turun langsung dalam pembangunan kios kemarin, di RTDP dinyatakan selesai dan tidak dimanfaatkan. Ternyata saya rasa tidaklah. Kalau mengenai infrastruktur jalan dan lain-lain, itu memang belum selesai. Selesainya kan baru 31 Desember 2019 kemarin. Nanti akan kami evaluasi,” jelasnya.

Hal senada juga sempat dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Ha’i. Ia mengatakan, bahwa BPWS hanya membangun saja, akan tetapi tidak memberikan dampak pada masyarakat Madura khususnya Bangkalan.

Bahkan Ha’i mentagline BPWS bukan membangun Madura melainkan pembangunan Madura. Lanjutnya, Pembangunan dari BPWS hanya dilakukan secara setengah-setengah. Ha’i juga menilai, jika untuk peningkatan indeks pengembangan manusia (IPM) yang dilakukan BPWS selalu mengklaim sudah melakukan itu se-Madura.

“Bagi saya itu bukan membangun Madura tapi pembangunan di Madura. Mereka mengklaim sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat, tapi tidak ada tindak lanjutnya,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed