oleh

Satu Lagi Masuk Zona Orange, Larangan PTM di Sekolah Jadi 10 Kecamatan

KABARMADURA.ID, Sumenep – Meluasnya peta sebaran Covid-19 di Sumenep, membuat wacana new normal pendidikan semakin diragukan. Pasalnya, semakin banyak saja sekolah yang harus kembali mengadakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Setelah 9 kecamatan yang sebelumnya dilarang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, kini bertambah satu kecamatan lagi, yakni Kecamatan Bluto. Sehingga, 10 dari 27 kecamatan di Sumenep harus menggelar PJJ.

Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Jawa Timur wilayah Sumenep Syamsul Arifin mengatakan, saat ini masih harus berhati-hati,karena ada penambahan zona orange, yakni di Kecamatan Bluto.

“Jadi, jika dilihat dari kondisi saat ini, khusus penerepan new normal pendidikan masih sulit,” katanya, Rabu (14/10/2020).

Kehati-hatian itu, dengan menghindarkan aktivitas kerumunan. Dengan begitu, pihaknya langsung bergegas mengeluarkan surat edaran (SE) baru mengenai sekolah yang diharuskan PJJ, karena wilayah tersebut masuk zona orange.

“Jangan kemana-mana dan hindari kerumunan massa itu juga bagian dari waspada,” ucapnya.

SE bernomor 420/1073/101.6.31/2020 itu, ditujukan untuk lembaga pendidikan SMK, SMA, PK-PLK negeri dan swasta se-Kecamatan Bluto. Semuanya tidak diperkenankan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) dengan alasan apapun hingga 28 Oktober 2020.

Surat tersebut dilatarbelakangi oleh peta sebaran Covid-19 per 13 Oktober 2020 pukul 13.00 yang menyatakan Kecamtan Bluto masuk zona orange.

“Guru dan PNS maupun pengawas yang bertugas wajib work from home,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Carto melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Edy Suprayitno mengatakan, pihaknya juga mengedarkan SE untuk PAUD, TK,SD, SMP dan kepala lembaga kursus dan pelatihan (LKP)di Kecamatan Bluto. Semuanya harus menerapkan PJJ dan work form home.

Dalam SE Nomor 420/2024/435.101.1/2020 yang ditetapkan pada 14 September 2020 itu, juga memuat saran dalam penerapan PJJ. Namun mengenai tata caranya, dipasrahkan pada masing-masing satuan pendidikan. PJJ tersebut berlaku hingga 28 Oktober 2020.

Namun dengan catatan, tidak memberi soal lebih dari 5 item,pemberian tugas praktik minimal 2 pekan sekali, tidak boleh mengacu pada penuntasan kurikulum, tidak boleh diskriminasi pada siswa yang kesulitan pada proses daring.

Kepala Kemenag Sumenep M. Juhedi melalui Plt Kepala Seksi Pendidikan dan Madrasah (Pendma) Zainurrosi juga telah menerbitkan surat edaran serupa. Surat bernomor B-3526/Kk.13.23/2/PP/00/10/2020 itu telah disebarkan seluruh lembaga pedidikan madrasah di Kecamatan Bluto.(imd/waw)

 

Komentar

News Feed