Satu Lembaga di Sampang Tolak BPOPP

  • Bagikan
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) BANTUAN: Yayasan menolak diberikan dana BPOPP karena tidak ingin terikat dengan pemerintah.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan program bantuan kepada lembaga tingkat Madrasah Aliyah (MA) baik swasta maupun negeri. Besaran bantuan tersebut setiap siswa mendapatkan Rp60 ribu dalam satu bulan.

Tujuan dari bantuan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP)  untuk proses pembelajaran agar lebih efektif. Sehingga di Sampang tercatat 78 lembaga yang mendapatkan bantuan tersebut. Namun BPOPP tidak sepenuhnya diterima oleh lembaga sekolah. Bahkan tercatat ada satu lembaga yang di Kecamatan Sokobanah yang menolak program BPOPP.

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Sampang Mawardi mengatakan, program BPOPP berjalan selama tiga bulan. Tetapi dalam pencairannya dilakukan secara rapel. Artinya dari bulan Oktober sampai Desember pencairannya disatukan. Lembaga yang tercatat untuk mendapatkan bantuan tersebut berjumlah 78 tetapi, ada satu lembaga yang menolak untuk diberikan bantuan.

“Yang menolak hanya satu lembaga, yakni Darul Amin yang ada di Sokobanah, dan memang dari dulu tidak menerima dari semua batuan. Jadi yang akan menerima ini sisa 77,” kata mawardi kepada Kabar Madura, Senin (23/11/2020).

Ditambah, pengelolaan lembaga tersebut memang sepenuhnya dilakukan oleh pihak sekolah, apalagi untuk Darul Amin tersebut basisnya pesantren. Jadi, tidak bisa mengintervensi, terpenting pemerintah sudah hadir untuk memberikan fasilitas.

Bantuan tersebut direncanakan semenjak tahun 2019, tetapi baru terealisasi tahun 2020. Besaran bantuan itu per siswa Rp60.000. Dan untuk besaran dananya tidak sama karena, jumlahnya berdasarkan dari banyaknya siswa.

“Masalah diambil atau tidak terserah beliau, karena memang haknya beliau, dan bantuan ini satu tahun hanya tiga bulan,” paparnya.

Selain itu, kata Mawardi, alasan tidak mau menerima bantuan itu karena tidak ingin terikat dengan pemerintah yang sifatnya material. Selain itu, untuk memastikan agar tidak ada pengusul tanpa sepengetahuan dari pengasuh atau kepala sekolah dirinya memastikan tidak akan ada. Sebab, sudah komunikasi dengan pihak yayasan.

Baca juga  Kepala Bapenda Bangkalan: Kami Akan Tarik Fasilitas Parkir Tak Berizin

Sementara itu Kepala Sekolah Darul Amin Tingkat MTS Sampang, Abd. Hadi menuturkan, jika penolakan itu sudah hasil musyawarah dan petunjuk dari yayasan. Bahkan penolakan bantuan bukan saat ini, namun dari tahun sebelumnya lembaga sekolahnya sudah tidak menerima bantuan dari pemerintah.

“Bukan menolak istilahnya. Dan itu keputusan sesepuh disini,” singkatnya. (mal/mam)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan