SDN Kraton 2  Bangkalan Butuh Renovasi, Malah Dapat Bantuan Toilet

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) MELESET: Bantuan program pembangunan di Sejumlah SD di Bangkalan tak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga harus menunggu pengajuan lagi jika ingin mendapatkan bantuan.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Pengerjaan bantuan pembangunan infrastruktur sekolah untuk sekolah dasar (SD) di Bangkalan masih belum tuntas. Ada 25 persen dari total persentase pengerjaan yang belum dikerjakan. Tercatat ada sekitar Rp3,5 miliar yang masih dalam proses penyerapan. Selain itu, dari sekian bantuan ada yang tidak sesuai pengajuan dari sekolah.

Kepala Sekolah SDN Kraton 2 Hoti’ah menyebutkan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan nyatanya kurang sesuai dengan harapan dan kebutuhan sekolah. Salah satunya bantuan pembangunan toilet yang sudah selesai digarap.

“Saya tidak tahu bagaimana bisa dapat toilet, padahal kami butuh perbaikan gedung,” katanya.

Perempuan berhijab itu memang mengakui bahwa bantuan toilet itu diajukan di periode sebelumnya. Tetapi pada tahun berikutnya kebutuhan sekolah ternyata membutuhkan renovasi. Sehingga mengajukan renovasi sekolah.

“Toilet kami sebelumnya masih bisa digunakan meskipun macet, tapi setidaknya masih ada,” ulasnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) SD Disdik Bangkalan Dewi Ega saat dikonfirmasi mengaku, bantuan DAK yang sedang diberikan kepada sekolah sudah sesuai dengan pengajuan sekolah di tahun sebelumnya. Jadi, bantuan itu sudah berdasarkan data kebutuhan masing-masing sekolah.

“Tidak mungkin tidak sesuai, pengajuannya sudah sejak tahun lalu,” ulasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga dalam verifikasi sesuai dengan informasi dan fakta di lapangan. Selain itu, dalam bantuan DAK pemerintah pusat juga memiliki prioritas, seperti tahun 2021 fokusnya pada sarana prasarana, sedangkan di tahun 2022 nanti akan fokus pada perumahan dinas guru.

“Kita ini kan hanya mengkoordinir, penentuannya kan di pusat,” ucapnya.

Ega juga meminta kepada setiap koordinator wilayah agar senantiasa mengawasi dan mengamati kebutuhan sekolah. Dan sekolah juga harus memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak.

“Sekiranya memang lebih dibutuhkan, ajukan saja, jangan sampai menunggu parah dulu baru diajukan,” imbaunya.

 

Reporter: Helmi Yahya

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *