Sekelompok Warga Tolak Madura United Kelola SGRP

  • Whatsapp
(KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) AUDIENSI: Sejumlah warga mengatasnamakan Gerakan Pemuda Madura (Gapura) bersidkusi dengan Komisi IV DPRD Pamekasan terkait pengelolaan SGRP Pamekasan, Rabu (22/1/2020).

Kabarmadura.id/Pamekasan-Sejumlah warga Pamekasan atas nama Gerakan Pemuda Madura (Gapura), mengajukan keberatan terhadap pengelolaan Stadion Gelora Ratu Pamelingan (SGRP) Pamekasan oleh pihak ketiga.

Penolakan tersebut disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, kemarin siang (22/01/2020) di  ruang sidang utama DPRD Pamekasan.

Dalam RDP yang diselenggarakan atas permintaan Gapura itu, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rahman melalui surat bernomor 005/016/422.100/2020 juga menghadirkan Polres Pamekasan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan,   Askab PSSI Pamekasan dan juga manajemen Madura United FC.

Sementara organisasi perangkat  daerah (OPD) yang  dihadirkan dalam RDP tersebut, antara lain sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Pamekasan, kepala Badan Keuangan Daerah dan kepala Dinas Pemuda  dan Olahraga (Dispora) Pamekasan.

Namun, dari sejumlah undangan tersebut, Madura United FC dan sekda sama-sama tidak hadir.

Berdasar penjelasan  perwakilan Komisi IV DPRD Pamekasan, ketidakhadiran Madura United FC lantaran direksinya sedang berada di Malaysia untuk mendampingi tim yang sedang menjalani pertandingan uji coba.

Ketua Gapura Abd Razak mengatakan, ihwal penolakan pengelolaan  SGRP oleh pihak ketiga yang dalam hal ini diketahui adalah Madura United, karena Madura United adalah penjajah di Pamekasan.

“Niat kami untuk mengembalikan citra Persepam, selaku klub asli putra daerah yang saat ini seakan-akan dimatikan suri hanya karena melayani penjajahan yang dilakukan oleh klub yanga statusnya bayaran, yaitu Madura United,” ucap Razak  mengawali pembicaraan dalam RDP  tersebut.

Penyebutan Madura United sebagai penjajah, tukas Razak, karena  SGRP dibangun menggunakan APBD Pamekasan, namun yang menggunakan adalah klub yang tidak besar dan lahir di Pamekasan.

Razak juga menyampaikan usul untuk ditindaklanjuti oleh DPRD Pamekasan dalam pengelolaan SGRP.  Menurut Razak, pengelolaan SGRP selayaknya dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemkab Pamekasan.

“Stadion tersebut bisa dikelola oleh BUMD tanpa milibatkan MU,  karena MU adalah penerima manfaat,” tegas Razak sambil menambahkan bahwa kerja sama pengelolaan SGRP yang diserahkan ke Madura United sebagai kesalahan besar Pemkab Pamekasan dan sebagai modus untuk mengakomodasi sepihak.

“Ini kesalahan pak, kalau dibiarkan ini modusnya modus operandi, Pak Ismail ada di dalam, hebatnya anggota DPR ada di dalam, Pak Alwi ada di dalam, kami tidak mau tersesat di sana,”  pungkas Razak.

Sedangkan Kepala Dispora Pamekasan  Muhammad dalam kesempata itu menguraikan proses kerjasama pengelolaa SGRP. Memorandum of Understanding (MoU) antara  Pemkab Pamekasan dengan Madura United sejatinya sudah dilakukan sejak April 2019 lalu.

Namun, turunan dari pelaksanaan MoU berupa perjanjian kerja sama (PKS) yang membahas  teknis dan bentuk kerja sama pengelolaan SGRP baru selesai pada 30 Desember 2019 lalu.

Salah satu item dalam PKS tersebut adalah kewajiban Madura United untuk membayar sewa  selama satu tahun  berdasar penghitungan pihak appraisal yang diunjuk oleh Pemkab Pamekasan sebesar Rp473.000.000.

Selain membayar sewa di awal sesuai penghitungan appraisal yang dituangkan dalam PKS,  Madura United juga bertanggung jawab terhadap biaya perawatan stadion dan pembayaran bagi hasil terhadap penggunaan SGRP  secara komersil diluar kepentingan  pertandingan Madura United.

“Dalam PKS disebutkan bahwa dalam setiap tahunnya akan dilakukan audit oleh auditor independen untuk pembagian bagi hasil pengelolaan SGRP. Pemkab akan mendapat berapa itu tertuang dalam PKS,” tegas Muhammad.

Selama ini, jelas Muhammad, Madura United dalam penggunaan SGRP masih  menjalani dengan sewa pakai sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 yang juga ditambahi dengan kesepakatan antara Pemkab Pamekasan dengan Madura United.

Selama ini, imbuh Muhamad, setiap MU bertanding di SGRP membayar sewa ke pemkab sebesar Rp25 juta per satu kali main. Nantinya setelah dipihakketigakan, maka setiap tahunnya MU akan memberikan bagi hasil kepada pemkab sesuai penghasilan selama satu tahun.

Terhadap dorongan penolakan kerjasama pengelolaan SGRP yang disampaikan oleh Gapura, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Moh Sahur mengaku siap mengawal pembatalan perjanjian kerja sama tersebut.

Termasuk, tegas Sahur, pihaknya akan mengkaji dan evaluasi di tingkat pimpinan, guna memastikan PKS antara Pemkab Pamekasan dan pihak MU sudah sesuai dengan  peraturan yang  ada.

“Jika nanti ada perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka kami siap mengawal pembatalan kerjasama tersebut,” tegas Sahur. (mam/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *