oleh

SE Patokan Tarif Rapid Test Tidak Bisa Diberlakukan di Bangkalan

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Pembatasan tarif rapid test surat edaran (SE) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ternyata belum bisa diterapkan di Bangkalan. Sementara, biaya rapid testmandiri diserahkan ke masing-masing rumah sakit atau klinik yang menyediakan layanan tersebut.

Menanggapi SE HK.02.02/1/2875/2020itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo mengungkapkan, tidak bisa diterapkan di Bangkalan karena patokan tarifrapid testbelum dikuatkan regulasi yang mengatur tarifnya secara spesifik.

“Ini sebenarnya belum bisa diterapkan di Bangkalan, karena kami belum punya peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbup),” terangnya, Rabu (8/6/2020).

Selama ini, tarif pemeriksaan rapid testmandiri diserahkan ke masing-masing instansi rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes). Sehingga, SE tersebut tidak berdampak pada fasilitas layanan kesehatan naungan Dinkes Bangkalan, sepertipuskesmas.

“Jadi gak ngefek, tapi kami akan tetap melayani rapid testsecara gratis,” tuturnya.

Yoyok memperkirakan, sasaran SE ituadalah patokan tarifrapid test mandiri untuk rumah sakit swasta atau daerah yang sudah memiliki perda mengenai hal itu. Soal kemungkinan faskesnya melayani rapid test mandiri,kata Yoyok, tidak akan dilakukan puskesmasnya. Katanya, dia hanya melayani rapid testhasil pelacakan dari pasien Covid-19.

“Coba kalau di kami ada perda, pasti bisa menyesuaikan untuk rumah sakit. Kami akan tetap memberikan pelayanan gratis rapid testbagi hasil tracking,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu Bangkalan dr Farhat Suryaningrat mengungkapkan, mengenai SE itu, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan jajaran rumah sakit. Dia belum bisa menerangkan apakah RSUD Syamrabu bisa menyesuaikan tarif rapid testmandiri yang sudah ditentukan oleh Kemenkes itu.

“Iya, ini masih hitung-hitungan tarif. Lagi proses rapat, menyesuaikan,” tandasnya.

Saat ini, rapid testmandiri yang dilakukan RSUD Syamrabu dipatok dangan tarif Rp250 ribu.Tarif ini berbeda dengan rumah sakit swasta atau layanan kesehatan lainnya.

Sedangkan dalam SE yang bertujuan memberi kepastian tarif rapid testitu, batas tarif tertinggi adalah Rp150 ribu. Batas tertinggi tersebut berlaku untuk rapid test antibodi atas permintaan sendiri. Pemeriksaan rapid test antibodi dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan. (ina/waw)

 

Komentar

News Feed