Sebelum KPM Bansos, Pemkab Sampang Wajibkan Aparat Desa Divaksin

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) TIDAK MAKSIMAL: Disdik Sampang kembali jadwalkan pelaksanaan vaksinasi terhadap guru non-PNS yang enggan divaksin.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Banyak tenaga pendidik non pegawai negeri sipil (PNS) di Sampang enggan divaksin. Sementara kegiatan belajar mengajar pertemuan tatap muka (PTM) 25 persen masih diberlakukan. Selain itu, angka Covid-19 di Kota Bahari itu mulai cenderung meningkat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Nor Alam akan secepatnya menyelesaikan masalah itu. Langkahnya melalui koordinasi dengan tim gugus tugas penanganan Covid-19 di setiap kecamatan.

Bacaan Lainnya

Dari catatan Disdik Sampang, guru non-PNS yang divaksin masih 37 persen. Berbeda dengan guru PNS yang sudah 95 persen.

“Untuk jumlah pastinya tidak ingat, yang jelas dari ribuan guru non PNS yang melaksanakan vaksinasi hanya 37 persen, jadi memang belum maksimal,” tuturnya, Minggu (27/6/21).

Hasil koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Sampang, semua guru akan divaksin. Mereka akan dijadwal ulang untuk datang ke puskesmas atau tempat yang melayani vaksinasi. Jika menolak divaksin dengan tidak datangi panggilan, akan didatangi ke sekolah masing-masing.

Kendati demikian, tidak ada sanksi bagi yang menolak divaksin. Namun Nor Alam mengklaim sudah berupaya maksimal,  termasuk menekan guru agar bersedia divaksin. Sayangnya, kenyataannya masih ada yang abai.

“Kami sudah melakukan dua kali sosialisasi, ke beberapa lembaga (pendidikan, red) tapi masih banyak yang tidak mau divaksin. Padahal ini penting untuk menjaga keselamatan bersama,” tutup Nor Alam.

Sementara itu, setelah diwajibkan vaksin bagi keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang juga mewajibkan aparat dan perangkat desa divaksin, termasuk semua anggota badan permusyawaratan desa (BPD).

Kewajiban itu diinstruksikan melalui Surat Edaran (SE) Pemkab Sampang Nomor 141/517/434.206/2021. SE tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di desa itu berlaku sejak 21 Juni 2021.  Bahkan vaksin terhadap aparat desa akan didahulukan sebelum KPM bansos.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang, Irham Nurdayanto mengungkapkan, tujuan didahulukan adalah agar perangkat desa memberikan contoh bagi masyarakatnya. Selanjutnya penerima bansos, termasuk warga lainnya. Setelah divaksin, aparat desa akan diberikan sertifikat vaksinasi asli.

Posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro juga akan dimaksimalkan di seluruh desa.

“Kami sudah berkoordinasi dengan jajaran forkopimda, OPD terkait dan tim Gugus Tugas Covid-19 Sampang untuk melakukan vaksinasi kepada aparatur pemerintah desa dan KPM BLT-DD,” ujar Irham. (mal/man/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *