oleh

Sebelum Sanksi, Tekan Satpol PP Sampang Sosialisasikan Prokes

Kabarmadura.id/Sampang-Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tentang Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang akan memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (Prokes) di Kota Bahari.

Sanksi tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Sampang, bahwa pelanggaran prokes akan dikenakan denda Rp100 ribu bagi perseorangan dan denda maksimal Rp1 juta bagi badan usaha atau perusahaan. Tetapi, penerapan perbup berupa sanksi denda itu tidak semerta-merta, diharapkan sebelumnya dilakukan sosialisasi.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Harunur Rasyid mengatakan, bahwa penerapan sanksi pelanggaran prokes akan dikenakan denda, adapun untuk memberikan denda sebelumnya harus melalui beberapa tahapan, seperti teguran terlebih dahulu hingga mengisi surat pernyataan.

Hal itu dilakukan apabila pelanggar masih membandel saat diberikan teguran oleh petugas di lapangan. Untuk dendanya berupa penarikan uang Rp100 ribu  perorangan, dan maksimal Rp1 juta bagi badan usaha atau perusahaan.

“Jadi bila pelanggar masih membandel bila sudah dikenakan sanksi teguran hingga mengisi surat pernyataan, maka sanksi denda dilayangkan,” ungkapnya, Senin (14/9/2020).

Selain itu, terkait teknis untuk menerapkan Perbup Nomor 53 tahun 2020 tersebut nantinya diamanahkan terhadap  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  Sampang yang melibatkan TNI/ Polri, selain itu melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), dan Kejaksaan hingga Pengadilan Negeri Sampang.

Ditambahkan Harunur (sapaan akrabnya), untuk sosialisasi terhadap masyarakat dilakukan oleh dinas kesehatan (Dinkes) Sampang yang melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) termasuk semua elemen masyarakat.

“Untuk sosialisasi penerapan sanksi pelanggar prokes dilakukan oleh dinkes, termasuk semua masyarakat sampang, sebab penerapan ini perlu pengertian dari masyarakat,” imbuhnya.

Kendati demikia, mengenai penerapan yang  masih menuai pro kontra, pihaknya mengaku hal itu sudah biasa, pihaknya berharap perbup ini dapat terealisasi dengan kondusif agar angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sampang terus menurun dan kembali berada di zona hijau.

“Muda-mudahan masyarakat saling mengerti sehingga penerapan perbup ini berjalan dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Sampang, Agus Mulyadi  menganggap penting untuk mensosialisasikan Inpres Nomor 6 dan terbitnya Perbup Nomor 53 kepada masyarakat. Sehingga, sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan.

“Sosialisasi di 14 kecamatan akan dimulai pada hari Rabu, upaya ini untuk pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19 di Kabupaten Sampang,” tukasnya.(mal/mam)

Komentar

News Feed