Segera Tindaklanjuti LHP BPK RI Terkait Temuan Penggunaan Anggaran Delapan OPD di Bangkalan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) Ubaidillah, Panja LHP BPK DPRD

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Banyaknya temuan kejanggalan pada realisasi kegiatan di delapan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Sampang, cukup menuai respon dari wakil rakyat. Bahkan, mereka mendesak laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ditindaklanjuti. Sehingga, mampu meningkatkan tingkat kewaspadaan OPD dalam realisasi kegiatan selanjutnya.

Panitia Kerja (Panja) LHP BPK DPRD Sampang Ubaidillah mengatakan, pada dasarnya hasil temuan BPK cukup banyak. Namun, yang paling substansi mengenai pencatatan aset termasuk lebihnya pembayaran pada program pembangunan fisik sekitar Rp1,4 miliar. Bahkan, banyak dana hibah tanpa surat pertanggung jawaban (SPj) dari pihak penerima.

Bacaan Lainnya

Selain itu, tidak adanya laporan pertanggung jawaban (LPj) dari dinas terkait selaku pengelola anggaran. Sedangkan BPK RI minta, program tersebut dimasukan dalam pencatatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal itu terjadi, lantaran kapasitas sumber daya manusia (SDM) belum mumpuni.

“Akibatnya, ada beda penafsiran tentang akuntansi. Jadi, perlu dikonsultasikan agar sinkron antara apa yang dipikirkan auditor dengan daerah sebagai pelaksana. Arahan rekomendasi dari BPK itu, harus dicatat sebagai APBD, sehingga terjadi pradok disini. Kami tahu, bahwa banyak kekurangan baik kualitas atau kapasitas SDM, maka perlu diselaraskan,” ujarnya, Kamis (17/6/21).

Pihaknya menegaskan, teguran terkait realisasi hibah maupun program lainnya harus ada klausul sanksi administrasi, agar penyetoran SPj dan LPj tidak terlambat. Sebab, dari beberapa temuan ada kendala, seperti Spj datang lambat. Sedangkan, BPK sudah terlanjur melakukan audit. Sehingga sanksi itu, harus diterapkan agar tidak terhambat pelaporan keuangannya.

“Banyak hibah SPj-nya belum disetorkan. Di luar SPj, dinas terkait wajib membuat laporan pertanggung jawaban ke BPPKAD. Jadi ada dua jenis, pertama dari penerima hibah harus menyetorkan SPj, yang dari dinas wajib menyetorkan LPj,” jelasnya. (mal/ito)

Delapan OPD Hasil Temuan BPK RI

  • Dinas Pertanian (Disperta)
  • Dinas Kesehatan Keluarga Berencana (Dinkes-KB)
  • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
  • Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoprindag)
  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
  • Dinas Sosial (Disnos)
  • Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
  • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Mohammad Zyn Sampang

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *