Segera Tuntaskan Program PTSL

(FOTO: KM/HELMI YAHYA) Iskandar Ahadiyat Kepala Dinkop UM Bangkalan

KABARMADURA.ID | BANGKALAN- Bantuan sertifikasi tanah untuk pelaku usaha belum tuntas. Padahal pengajuan bantuan tersebut, sudah digagas sejak awal tahun 2021 lalu. Sebanyak 340 berkas diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), meski kuota bantuan hanya untuk 300 pelaku usaha. Namun faktanya, pada akhir September 2020 proses sertifikasi masih dalam tahap pengukuran.

Sehingga harus lebih ekstra bekerja agar sesuai target, yakni di akhir tahun 2021 sudah selesai. “Sementara masih diukur, ada sebanyak 300 tanah yang saat ini masih dalam proses pengukuran,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Bangkalan Iskandar Ahadiyat, Rabu (13/10/2021).

Setelah selesai tahap pengukuran, maka tanah harus memasuki tahap verifikasi terlebih dahulu. Jika memang sesuai dengan persyaratan dan hak kepemilikan juga sesuai maka bisa segera diproses. “Kalau nanti tidak sesuai, maka akan diganti dari 40 pengajuan yang memang sengaja dilebihkan,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Sedangkan pengajuan berkas sertifikasi harus sesuai dengan permintaan BPN, agar memprioritaskan satu daerah. Sehingga tahun 2021 fokus di Kecamatan Tanjungbumi,  Socah dan Kamal. “Tanjungbumi ini di desa Paseseh dan Aeng Tabar, kalau di Socah dan di Kamal saya lupa,” ucapnya.

Pihaknya berharap, agar penyelesaian sertifikasi tanah bisa segera selesai. Sebab jika sesuai perencanaan, maka sertifikasi harus selesai sebelum pindah tahun. Sehingga meminta BPN bergerak cepat untuk memproses sertifikasi tanah. “Saya harap segera selesai sebelum pindah ke tahun 2022,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Hukum Pertanahan BPN Bangkalan Andika mengakui, adanya kerjasama dengan Diskop UM sekitar 340 berkas sertifikasi yang diajukan. Bahkan semua sertifikasi itu, tengah dalam proses pengukuran tanah. “Masih kami ukur lahannya, setelah itu verifikasi dan akan segera diserahkan,” responnya.

Dia menegaskan, bantuan pengurusan tersebut tidak dikenakan biaya alias gratis. Sebab sudah dibiayai pemerintah dan bagian dari program pengurusan tanah sistematis lengkap (PTSL) yang juga merupakan tanggungjawab BPN. “Iya ini program PTSL, memang kerjasamanya dengan pemkab,” tegasnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.