oleh

Sejumlah Gedung Sewa di Pamekasan Bersiap Hadapi New Normal

Kabarmadura.id/Pamekasan–Dicabutnya maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tentang larangan berkerumun, membuat sejumlah aktivitas mulai kembali normal, termasuk aktivitas di sejumlah tempat publik dan gedung perkantoran.

Disampaikan Manajer Markeeting Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Pamekasan Abd. Rahman, pihaknya telah membuka kembali aktivitas di lingkungan PKPRI.

Dia mengaku, setelah adanya surat edaran dari pemerintah pusat tentang pencabutan Maklumat Kapolri itu, pihaknya langsung mengonfirmasi ke pihak Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan. Alhasil, pihaknya mendapat izin untuk beroperasi dengan kewajiban mengikuti protokol kesehatan.

Rahman menyampaikan, dengan izin operasi itu, kini ballroom dan hotel gedung PKPRI telah kembali beroperasi. Pihaknya mengaku telah menerima sejumlah kegiatan yang akan ditempatkan di PKPRI, baik acara kedinasan maupun resepesi pernikahan.

“Sebelumnya kami sempat tutup lama, tapi kami sudah konfirmasi ke Polres. Jadi kami sudah bisa beroperasi namun harus tetap ikuti protokol,” ujarnya, Minggu (5/7/2020).

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pamekasan AKBP Djoko Lestari mengatakan, larangan berkerumun saat wabah Covid-19 otomatis dicabut dengan adanya edaran baru dari Kapolri. Namun dia menegaskan, dalam setiap aktivitas  warga harus patuhi protokol kesehatan.

“Boleh berkerumun bukan berarti bebas tanpa mengindahkan protokol kesehatan, tidak. Melainkan harus tetap disiplin ikuti protokol,” tukasnya.

Namun Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Gedung Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (BAKORWIL) Pamekasan Mistia menyampaikan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pihak Polres Pamekasan.

Pihaknya telah mengajukan permohonan untuk kembali beraktivitas kepada Polres, namun hingga saat ini belum terkonfirmasi. Meski begitu, dia meyakini, untuk bulan depan pihaknya bakal membuka kembali aktivitas sewa gedung, baik untuk acara kedinasan maupun resepesi pernikahan.

Kendati begitu, dia mengaku telah dipersilahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk beroperasi, dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan.

Dia menambahkan, semenjak beredar informasi pencabutan maklumat Kapolri, pihaknya telah menerima sejumlah pendaftar sewa gedung untuk berbagai acara. Namun pihaknya masih menangguhkan permohonan sewa itu lantaran kondisi Kabupaten Pamekasan masih belum aman.

“Kalau dari Pemkab kami sebenarnya sudah boleh. Tapi kami masih menunggu dari Polres. Tapi insyaallah tanggal 20 mendatang ini sudah buka,” ucapnya. (ali/pin)

 

Komentar

News Feed