Sejumlah Hotel dan Restoran di Pamekasan Nunggak Pajak Sepanjang 2020

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) NAKAL: Hotel Putri di Jalan Trunojoyo Pamekasan tampak sepi tanpa pengunjung.

PAMEKASAN–Meski Kabupaten Pamekasan tergolong memiliki banyak terdapat hotel dan restoran, ternyata tidak semua di antara mereka yang taat membayar pajak. Salah satu hotel dan restoran yang tidak taat membayar pajak yaitu Hotel Putri yang berlokasi di Jalan Trunojoyo, Pamekasan.

Diungkapkan Pj. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Sahrul Munir melalui Kepala Bidang Penagihan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi BKD Pamekasan Dayat, hotel yang sempat ditutup oleh pemkab tersebut tidak membayar pajak di tahun 2020 ini.

Bacaan Lainnya

Namun pihak hotel telah berjanji akan segera membayar pajak. Karena praktik tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran mengalami kemerosotan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Tercatat,per 10 Agustus 2020,dari target PAD sebesar Rp490.333.444, hanya terealisasi sebesar Rp222.587.673 atau 45,40 persen dari target. Kendati begitu, Dayat sedikit memaklumi, karena adanya wabah Covid-19 telah membuat target PAD dari sejumlah sektor tidak mencapai target.

Selain Hotel Putri, salah satu rumah makan masakan Padang yang berlokasi di Jalan Jokotole Pamekasan juga diketahui tidak membayar pajak selama memasuki tahun 2020. Bahkan menurutnya, sejumlah rumah makan di Pamekasan masih ada yang belum membayar pajak dan bahkan meminta penurunan pembayaran pajak.

“Itu tidak bayar selama 2020, harusnya setiap bulan mereka taat membayar pajak,” ujarnya.

Di antara yang meminta penurunan pajak, yaitu Rumah Makan Garuda dan Rumah Makan Trunojoyo. Sementara Rumah Makan Haji dan Rumah Makan Putri disebutnya memang belum membayar pajak. Dayat menyebutkan, pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada yang bersangkutan agar segera membayar pajak.

“Kalau tidak dilunasi, maka urusannya dengan Satpol PP dan Perizinan (DPMTSP). Terkait dengan perizinan mungkin bisa dibatalkan di tahun berikutnya,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ismail A. Rahim menyebut, kelalaian tersebut telah melanggar peraturan daerah (perda).

Menurutnya, harusnya rumah makan taat membayar pajak sebesar 10 persen, karena pajak tersebut sejatinya tidak dibebankan kepada pemilik restoran, melainkan dibebankan kepada konsumen.

“Jadi rumah makan yang menjual makanan Rp10 ribu, nanti pembeli membayar Rp11 ribu, seribu untuk pajak,” ucapnya.

Dia berharap dilakukan pendekatan lagi terhadap hotel dan restoran yang bersangkutan, bahkan menurutnya, jika yang bersangkutan tetap tidak mengindahkan maka pencabutan izin harus dilakukan karena rumah makan meski selama wabah Covid-19 tetap ramai.

“Kenapa sulit sekali untuk bayar pajak, jika tetap begitu cabut saja izinnya, kan sudah diperingatkan, berkali-kali,” tegasnya. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *