oleh

Sejumlah Kalangan Kecam Umpatan Perusak Citra Ulama

Kabarmadura.id/Pamekasan-Aksi menolak keberadaan gedung bioskop Kota Cinema Mall (KCM) di Pamekasan, Jumat (14/2/2020) lalu, justru menciptakan kecaman dari sejumlah kalangan. Pasalnya, aksi yang dilakukan massa dari salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas)  tersebut, diwarnai dengan umpatan bernada merendahkan martabat manusia.

Bahkan, umpatan yang diduga berasal dari orator aksi tersebut, ditujukan kepada bupati Pamekasan lantaran tidak menemui pendemo.

Kecaman itu salah satunya disampaikan Mohammad Subhan. Wakil ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pamekasan itu mengatakan, penyampaian aspirasi yang  tersebut sah-sah saja, namun jika muncul ungkapan yang merendahkan, menjadi tidak pantas. Terlebih, dalam aksi itu, juga membawa jargon perjuangan ulama.

Sehingga menurutnya, adanya umpatan yang muncul, justru tidak mencerminkan karakter ulama yang dalam agama adalah pewaris nabi. Bahkan, ulama seharusnya ulama memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

“Tindakan itu tidak mencerinkan al-ulama’ waratsatul anbiya’, harusnya memberikan ushwah hasanah untuk semua lini kehidupan,” ujar akademisi Universitas Islam Madura (UIM), Minggu (16/2/2020).

Sedangkan dari aspek politik, lanjut Subhan, bupati dan wakil bupati Pamekasan terpilih dari 63 persen dukungan kalangan milenial, dan 37 persen dari kekuatan unsur tokoh agama dan lainnya. Menurutnya, sekelompok ormas yang melakukan aksi itu, termasuk yang 37 persen tersebut.

Sehingga Subhan beranggapan, 63 persen dari pendukung bupati saat pemilu, mendukung dengan diberikannya izin pendrian gedung bioskop di Pamekasan. Subhan mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpikir objektf dan cerdas dalam menyikapi persoalan.

“Jadi yang aksi itu adalah sebagian kecil dari yang memilih bupati, meski begitu saya berharap masyarakat bisa berpikir objektif dan cerdas, karena segala persoalan bisa diselesaikan dengan komunikasi solutif” tutupnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan, Moh. Lutfi. Dia menjunjung tinggi ulama, namun terkait KCM, menurutnya ini adalah soal tatacara bernegara yang semua pihak harus tunduk pada hukum positif yang berlaku.

Dalam hukum positif, menurutnya, mendirikan gedung bioskop tidak dilarang sepanjang memenuhi aspek legal perzinan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Karena itu, juga dalam regulasi pasti diatur sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

“Kami hormat dan patuh kepada ulama, tapi perlu dibedakan, ini sudah masuk ke ranah tatacara hidup bernegara,” tegas mahasiswa jurusan Administras Negara Universitas Madura (Unira) tersebut.

Terpisah, Brand Manager KCM Pamekasan Tama mengaku, penolakan terseebut merupakan hal biasa dan sering terjadi di kota lain. Namun, kehawatiran masyarakat terhadap dampak yang akan terjadi sebab berdirinya bioskop, telah menjadi atensinya jauh sebelum mendirikan bioskop.

Hal itu terbukti dengan tidak adanya jadwal tayang film saat waktu-waktu sholat. Selain itu, lanjut Tama, tindakan pencegahan tindakan maksiat sudah dipersiapkan, mulai petugas keamanan maupun CCTV di setiap sudut gedung.

Bahkan, dalam ruang studio pun, semua pengunjung dipastikan tetap dalam pengawasan. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga norma dan budaya lokal.

Pria asal Bangkalan tersebut menambahkan, KCM juga mempekerjakan karyawan putra daerah Pamekasan.

“Jadi selain kami bayar pajak untuk membantu ekonomi daerah, juga membuka lapangan kerja untuk masyarakat Pamekasan, siapa pun boleh cek dan tanya satu per satu, semua yang bekerja di sini asli warga Pamekasan,” tutupnya. (km53/waw)

Komentar

News Feed