Sejumlah Tokoh Tolak Rencana Pemkab Sumenep Akan Ubah RTRW Soal Fosfat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST) KEKERINGAN: Rencana Pemkab Sumenep mengubah RTRW dinilai sejumlah tokoh sebagai pembuka peluang kerusakan lingkungan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengubah rencana tata ruang wilayah (RTRW) mendapat sorotan dari sejumlah tokoh. Pasalnya, perubahan itu untuk mendukung dan mempermudah pengelolaan tambang fosfat di sejumlah titik di Sumenep.

Ketua MWC NU Kecamatan Batu Putih Ali Wafa mengatakan, pemerintah harus benar-benar mengkaji dan berpihak kepada rakyat, sebab rata-rata tanah masyarakat pesisir utara sudah dikuasai para pengusaha.

“Sekarang mereka itu untuk mencari pakan ternaknya sudah kesulitan, sebab tanahnya juga dijual. Pemerintah jangan hanya pandai merayu, jual tanahnya untuk umrah dan lain sebagainya, sementara dampak jangka panjang tidak disampaikan,” katanya, Minggu (17/1/2021).

Artinya, jika ada perubahan RTRW, mestinya secara sadar disampaikan kepada masyarakat, bahwa misalnya untuk pengelolaan tambang fosfat, dampak jangka panjangnya, baik secara positif dan negatifnya disampaikan ke rakyat kecil di bawah.

“Jangan hanya terkesan berpihak pada pengusaha, dengan meninabobokan rakyat dan diiming-imingi tawaran religius bisa haji, bisa beli ini, mereka tergiur menjual tanah yang memang ada potensi bernilai mahal yang terkandung di dalamnya,” tegasnya.

Ketua MWC Kecamatan Ganding Abd Syakur Saleh juga sepakat, seperti fosfat, dampak negatifnya bisa merembes pada kesuburan tanah sehingga dunia pertanian akan terancam, dan dampak lainnya harus disampaikan ke masyarakat.

“Apalagi daerah Ganding yang juga akan direncanakan tambang fosfat itu, kami sangat berharap pemerintah pertimbangkan ulang, beri pemahaman yang benar kepada rakyat, hak prioritas rakyat untuk menerima atau menolak,” paparnya.

Sorotan juga disampaikan Ketua MWC Kecamatan Bluto Mosa. Pemerintah menurutnya juga harus mempertimbangkan tentang amdalnya, apalagi melihat, eksplorasi tambang di mana-mana, yang jadi keluhan adalah limbah dan dampak sumber air bagi masyarakat sekitar.

Dia meragukan apakah itu semua sudah diperhitungkan, jadi harus ada solusi entah dengan sosialisasi terhadap masyarakat atau tokoh-tokoh sekitar.

“Gagasan itu harus dikaji ulang mengingat dampak sosial efeknya dan pencemaran limbah terhadap lingkungan sekitar, jadi amdalnya harus dianalisa kembali, masyarakat jangan memberontak di kemudian hari,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi lll DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, jika permintaan masyarakat agar perubahan RTRW itu tidak disahkan, maka harus dituruti.

“Tentunya kalau sudah maunya masyarakat, maka kami akan mengaminkan,” tanggapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Yayak Nur Wahyudi menjelaskan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Sumenep Nomor 12/2013 tentang RTRW Sumenep 2013–2033, bahwa ada 8 titik potensi tambang fosfat, yaitu di Kecamatan Batuputih, Ganding, Manding, Lenteng, Guluk-guluk, Gapura, Bluto, dan Arjasa.

“Dasarnya paling tidak tiap 5 tahun harus ada revisi. Itu yang paling mendasar dan menjadi acuan sementara. Termasuk ada aktivitas yang tidak tercantum di RTRW sebelumnya, salah satunya tentang tanah urug,” katanya. (ara/waw)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *