Sekda Bangkalan Labrak UU Pelayanan Publik

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FAIN NADOFATUL M.) PROTES: Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan loyalis Perubahan (Gelora) Bangkalan meminta  Sekretaris Daerah (Sekda) mencopot salah satu jabatannya.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Loyalis Perubahan (Gelora) Bangkalan, memprotes rangkap jabatan yang diemban Sekretaris Daerah (Sekda) Taufan Zairinsjyah. Sebab rentan menimbulkan ketidakoptimalan di bidang kinerja. Hal ini diungkapkan Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Munawir di depan Kantor Pemkab Bangkalan, Kamis (18/11/2021).

Selain menjabat Sekda di daerah yang identik dengan slogan Kota Salak, Taufan juga mengemban tugas sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Padahal sudah jelas,rangkap jabatan tersebut melabrak Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 17 huruf (a) dijelaskan bahwa pelayan publik tidak boleh merangkap jabatan.

“Intinya sudah jelas, bagi pelaksana pelayan publik dilarang merangkap komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN atau BUMD,” ujarnya.

Menurutnya, dua jabatan yang diemban perseorangan dan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup rawan konflik kepentingan (conflict of interest). Dampaknya, akan merembet terhadap tatanan pemerintah daerah yang sudah bersih dan kondusif. Sebab sudah tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan.

“Kami merekomendasikan kepada bupati agar mencopot salah satu jabatan tersebut,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Sekda Bangkalan Taufan Zairinsjyah mengatakan, tugas dan fungsi (tupoksi) komisaris hanya mengawasi BUMD. Bahkan jabatan komisaris bisa dipilih dari unsur internal pemkab dan independen. Tahapan pemilihannya komisaris juga sudah berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tentang Tugas Komisaris.

“Selain pengawasan juga di bidang pembinaan. Sedangkan sekretariatnya itu di Bagian Perekonomian. Jadi jika memang ada diskusi lebih lanjut mengenai rangkap jabatan ini, bisa kami layani,” responnya di depan peserta aksi.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menuturkan,  penunjukkan yang dilakukan oleh bupati sudah melalui proses sesuai regulasi. Mulai dari panitia seleksi (pansel) dan tahapan tes lainnya hingga penetapan komisaris. “Tanpa bupati yang menunjuk saya dengan asumsi, saya selaku eksekutif yang menjabat sebagai sekda bisa langsung mengawasi kinerja BUMD,” tuturnya.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai tupoksinya, jika ada penyelewengan atau manajemen yang kurang maksimal bisa langsung menegur dan membenahi. Baik sebagai komisaris maupun sekda. “Jadi sebagai ASN tidak hanya sebagai pelayanan publik saja tugasnya. Kami siap diawasi selama tiga minggu oleh masyarakat. Jika nantinya timbul konflik  saya kira tidaklah, kami ini ditugaskan untuk mengawasi dan membina,” jelasnya.

Dasar Tuntutan Aktivis Gelora

  • UU Nomor 25 Tahun 2009
    • Tentang Pelayanan Publik
  • Pasal 17 ayat (a)
    • Pelayan publik dilarang merangkap jabatan

Dasar Sekda Menerima Rangkap Jabatan

  • PP Nomor 54 Tahun 2017
    • tentang BUMD
  • Permendagri Nomor 13
    • Tentang Tugas Komisaris
    • Hanya melakukan pengawasan dan pembinaan

Reporter: Fain Nadofatul M.

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *