Sekda Sampang Ancam Jatuhkan Sanksi bagi Penolak Vaksin

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FDOK) AWAS LHO: Pemkab Sampang sedang menyiapkan regulasi turunan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 untuk menjatuhkan sanksi bagi penolak vaksin.

KABARMADURA.ID,SAMPANG-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten SampangYuliadi Setiawan berjanji terbitkan regulasi tentang realisasi vaksinasi Covid-19 tahap dua. Sehingga untuk aparatur sipil negara (ASN) diwilayah kerjanya harus terlibat dalam penyuntikan massal tersebut.

Pasalnya, bagi ASN dan pekerja publik atau masyarakat dan pedagang kaki lima (PKL) yangmenolak divaksin anti Covid-19, akan disanksi.

Bacaan Lainnya

Sekda Sampang, Yuliadi Setiawan membeberkan bahwa vaksinasi tahap dua tidak maksimal, lantaran banyak warga yang tercatat sebagai penerima vaksin justru ketakutan, khusunya ASN dilingkungan kerjanya. Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang akanmenerapkan peraturan khusus tentang sanksi penolakan vaksin.

Sanksi tersebut diakuinya berbeda dengan sanksi pelanggaran prokes. Saat ini masih dalam kajian. Sebab membutuhkan penyesuaian dengan aturan di atasnya.

Aturan sanksi bagi penolak vaksin Covid-19 yang dimaksud, adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

“Untuk sanksi penolakan vaksin bagi ASN kami masih melakukan penyesuaian dengan regulasi dari pusat. Tapi, untuk masyarakat sanksinya berupa pencabutan bantuan sosial (bansos) dan ini dalam rangka untuk menjadikan efek jera kepada masyarakat, khususnya ASN,” tuturnya, Minggu (28/2/2021).

Alasan semua ASN wajib divaksin, jelas Yuliadi, karena program tersebut sudah diresmikan oleh pemerintah pusat, sehingga menjadi begian program pemerintah daerah. Namun, untuk dapat divaksin, ada keriteria khusus, dan itu melalui screening terlebih dahulu.

Dirinya juga mengaku, sebelumnya menerima laporan dari salah satu instansi bahwa ada beberapa ASN yang ketakutan divaksin. Karena menjadi kewajiban, maka semuanya harus divaksin. Selain itu, untuk memberi edukasi kepada masyarakat.

“Kemaren kami terima laporan dari OPD bahwa ada pegawainya yang takut divaksin. Jadi kami tegaskan, jika lolos discreening wajib divaksin,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Dewam Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Moh. Iqbal Fathoni mengatakan, penolakan vaksin tersebut bukan hanya dari ASN yang berada di organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi di jajaran puskesmas dan polindes.

“Penerapan vaksin ini perlu ada ketegasan, khususnya petugas yang ada di puskesmas. Jika petugasnya saja ketakutan apalagi masyarakat,” singkatnya. (mal/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *