oleh

Sekdaprov Anggap Fattah Jasin Berhak Berpolitik Tanpa Izin

-News-218 views

Kabarmadura.id/Sumenep-Dalam menyikapi kegiatan politik yang dilakukan salah satu aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), Fattah Jasin, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur enggan berkomentar banyak.

Diketahui, Fattah Jasin yang masih menjabat sebagai kepala Badan Kordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan itu, sudah sering bergerilya dalam urusan politiknya. Bahkan, hal itu dilakukan saat jam kerja ASN. Misalnya, saat mengembalikan formulir ke DPC PPP Sumenep pada Kamis (23/1/2020) lalu.

Kejadian serupa dilakukan saat datang ke Desk Pilkada DPC Partai Demokrat Sumenep. Mantan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur itu ‘memburu’ rekomendasi didampingi tim suksesnya. Begitupun saat mengembalikan formulir pendaftarannya pada Rabu (29/1/2020).

Menanggapi persoalan tersebut, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menyampaikan, yang dilakukan Fattah Jasin sebagai ASN tidak jadi persoalan dalam konteks demokrasi, utamanya sebagai  personal yang kebetulan ingin mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Menurutnya, sampai sejauh ini belum melanggar regulasi atau peraturan yang ada.

“Kan belum ditetapkan, kan berarti dia tidak usah mengajukan izin untuk melakukan pendekatan politik, tetapi ketika sudah ditetapkan, maka baru harus izin, kalau sekarang ya tidak usah,” katanya, Rabu (5/2/2020).

Heru juga sempat menjelaskan, persoalan izin saat melakukan pendekatan politik di jam kerja aktif ASN, namun dialihkan, sebelum akhirnya meminta menutup sambungan telepon.

“Wah nanti, jangan lewat telepon ya ke kantor saja,” singkatnya kemudian menutup sambungan telepon. Dan tidak diangkat lagi meskipun berkali-kali dihubungi kembali.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep resmi mempersoalkan Fattah Jasin ke Komisi ASN melalui surat rekomendasi. Hal itu dilakukan, setelah melakukan rapat koordinasi di internalnya terkait ada dugaan pelanggaran ASN oleh Fattah Jasin.

Komisioner Bawaslu Sumenep Imam Syafi’i menyampaikan, berdasarkan pengkajian dan dikaitkan dengan regulasi sebagai ASN, maka beberapa tindakan politik yang dilakukan oleh Fattah Jasin sudah masuk kategori pelanggan netralitas ASN.

“Sehingga kami memutuskan untuk menyampaikan surat rekomendasi kepada komisi ASN, sementara ini kami tunggu dulu saja apa yang menjadi langkah dari pihak yang bertanggung jawab atas tindakan ASN,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Fattah Jasin bergeming dan menilai dirinya mempunyai kebebasan melakukan kegiatan politik, utamanya dalam proses persiapan pencalonannya di pilkada tahun ini.

Fattah Jasin menilai, langkahnya berkegiatan politik meskipun berstatusnya ASN, masih dibenarkan regulasi.

“Leh kami kan tidak melakukan tahapan apa-apa kok sudah ada pelanggaran, lagian warga negara yang baik itu kan tidak apa-apa mencalonkan kenapa tidak boleh. Kok tidak mengerti aturan ya Allah. Ketika ditetapkan 8 Juli sebagai calon, maka saya akan mundur,” bantahnya. (ara/waw)

 

 

Komentar

News Feed