Sekkab Sumenep: Butuh Regulasi Penarikan Retribusi RTH

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) BELUM MAKSIMAL: Ruang terbuka hijau (RTH) di Sumenep masih belum bisa dijadikan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Sumenep belum bisa dijadikan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Saat ini masih belum ada regulasi khusus tentang penarikan retribusi. Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep belum ada keinginan untuk menjadikan RTH sebagai sumber PAD.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Edy Rasiyadi menegaskan, untuk RTH belum ada regulasi mengenai PAD. Jika ada tentunya nanti pasti ada yang protes. Sebab, hal tersebut hanyalah RTH yang hanya untuk kenayamanan masyarakat serta tata lingkungan yang membuatnya indah.

“Jika ada PAD pasti diprotes. Hanya RTH. Kalau misalkan diadakan PAD kita siap. Tapi pasti diprotes kan,” katanya, Minggu (14/11/2021).

Menurut dia, RTH bakal lebih difokuskan pada daerah perkotaan. Konsep kota hijau adalah RTH di perkotaan. Sebab, pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30 persen dari keseluruhan luas lahan.

“Di Sumenep sudah memenuhi kriteria tersebut. Bahkan, saat ini pengelolaannya pada satu pintu. Yakni, pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar tidak simpang siur,” tuturnya.

Dikatakannya, pengalokasian 30 persen RTH ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat maupun sistem ekologis.

“Ruang terbuka hijau bagi aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep Zainal mengutarakan, belum bisa berbuat banyak terkait PAD dari RTH. Sebab, untuk mengarah kepada PAD butuh pembahasan khusus dan melibatkan banyak pihak.

” Penarikan retribusi atau PAD RTH tidak ada, nantinya RTH akan dialihkan pada DLH semua,” pungkasnya.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *