Sekkab Sumenep: Hemat Anggaran, 30 Dirampingkan Menjadi 24 OPD

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) BERTAHAP: Pelaksanaan perampingan menunggu 6 bulan pasca pelantikan Bupati Sumenep.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) akan berdampak pada nomenklatur anggaran. Perampingan itu menghemat anggaran pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Pelaksanaan direncanakan pada Agustus-September 2021 mendatang, di mana pelaksaan itu direncanakan bersamaan dengan pengisian kekosongan jabatan pimpinan tinggi (JPT) eselon II.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Edy Rasiadi mengutarakan, jadwal pelaksanaan perampingan OPD direncaakan bersamaan dengan pengisian JPT. Dengan demikian, kekosongan jabatan di OPD akan terisi. “Insya Allah dalam waktu dekat di tahun 2021 ini sudah dilakukan perampingan,” katanya, Rabu, (9/6/2021)

Bacaan Lainnya

Menurutnya pelaksanaan tersebut akan berdampak pada Nomenklatur anggaran. Sehingga, anggaran semakin kecil dan semakin menghemat pengeluaran.

“Efisiensi anggaran perlu dilakukan,” ujar dia.

Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Sumenep Bambang Suyitno mengatakan, Dari 30 OPD akan menjadi 24 OPD. di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) serta Dinas PU Cipta Karya akan disatukan menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dinas Koperasi akan disatukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan disatukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Untuk Pemberdayaan perempuan perlindungan anak disatukan pada Dinas Sosial, sedangkan Keluarga Berencananya akan disatukan pada Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perhubungan (Dishub) akan disatukan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.

“Saat ini masih tahap persiapan,”ucap dia.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Abd. Madjid menegaskan, perampingan OPD dan pengisian jabatan kosong masih belum dilaksanakan. Saat ini masih dalam tahap persiapan. “Jika sudah akan dilaksanakan pasti saya infokan,” ujar dia

Kasubbag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Sumenep Hosni Saleh menuturkan, perampingan OPD berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumenep. Pelaksanaan paling tidak Agustus 2021 mendatang. Yakni 6 bulan pasca pelantikan bupati atau lebih.

“Kalau regulasi atau struktur organisasinya sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya,” ucap pria yang akrab disapa Hosni itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyikapi soal perampingan OPD. Perda organisasi sudah selesai pada tahun 2020. Kemudian tataran pelaksanaannya yakni ada di kebijakan bupati.

“Saat ini perampingan masih belum dilaksanakan, karena bupati masih belum sampai 6 bulan. Jika sudah sampai 6 bulan maka boleh melakukan itu,” tegasnya. (imd/mam)

*Rencana Perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 30 menjadi 24 OPD.

  1. PU Bina Marga, PU SDA, dan PU Cipta Karya menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
  2. Dinas Koperasi ke Disperindag.
  3. Disnakertrans ke DPMPTSP.
  4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). DP3A ke Dinsos. KB ke Dinkes.
  5. Dishub ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.-Regulasi: Perda Nomor 15 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Sumenep.

    -Pelaksanaan: Agustus-September 2021.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *