oleh

Selalu Dapat DBHCHT Tertinggi, PemanfaatanKurang Terarah

KABARMADURA.ID, Pamekasan  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan  mendapat alokasi  dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) tahun 2020  terbesar dari empat kabupaten di Madura. Perolehan tersebut dipengaruhi produksi tembakau di Pamekasan yang sangat mendominasi.Namun untuk pemanfataannya masih dinilai masih belum tepat sasaran.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sektetariat Daerah (Setda) Kabupaten Pamekasan Sri Puji Astutik, Pamekasan mendapat DBHCHT sebesar Rp56 miliarPamekasan pada tahun 2020 ini.

Jatah itu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Alokasi DBHCHT kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

DBHCT pada tahun 2020, untuk Pamekasan sebesar Rp56.260.998.000, Sumenep sebesar Rp40.985.033.000,Sampang senilaiRp25.878.936.000 dan Bangkalan sebesar Rp18.017.58100.

Produksi tembakau tahun inidiprediksi lebih sedikit dibandingkan tahun yang lalu, namun dia optimis, perolehan DBHCT tahun 2021 justru akan meningkat. Sebab, realisasi berbagai kegiatan dari DBHCHT tahun 2020 telah dilaporkan.

“Saat sudah disusun untuk yang tahun 2021, jika tidak memenuhi sesuai dengan direncakakan, nanti kami realokasi ulang, tergantung untuk pagu Pamekasan, berapa dan mana yang penting,” ungkapnya.

DBHCHT untuk Pamekasan sebesar Rp 56 miliar itu meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 mendapat jatahnya hanya Rp47 miliar dan pada tahun 2018 sebesar Rp45 miliar.

Dari dana tersebut, dibagi ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Antara lain Rp24,1 miliaruntuk Dinas Kesehatan,Distan PHP Rp1,4miliar, Rp400 juta untuk DPKP, Rp648 juta untuk Disnakertrans, Rp474 jutaDiskop UMKM, DLH Rp1,4 miliar, Disparbud Rp1,5 miliar, PUPR Rp14,5 miliar, Disperindag Rp210 juta, RSUD Smart Rp8,7 miliar, RSUD Waru Rp4,9 miliar dan Bagian Perekonomian Setkab Rp496 juta.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Syafiuddin menyampaikan, untuk peruntukan dari pemerolehan DBHCT perlu dilakukan evaluasi.Sebab, dana tersebut berasal dari tembakau, yang seyogyanya bisa dialokasikan kepada para petani, utamanyasaat melakukan pembibitan.

“DBHCT itu kan yang paling pas jika difungsikan untuk pengembangan tataniaga tembakau, terutama bukan pasca panen, tetapi sebelum menanam tembakau,”tegasnya.

Namun penyataan pria dengan sapaan Syafi’ ini belum dikuatkan dengan data dan hasil evaluasi. Sebab, pihaknya baru bisa mengevaluasi serapan DBHCHT usai musim tembakau 2020 yang diperkirakan akhir Oktober ini.

“Semisal pemerintah belum sigap, seperti memetakan berapa kebutuhan tembakau, nanti di awal 2021 akan kami minta gudang memetakan kebutuhannya. Atau mulai mengarahkan DBHCHT untuk mengedukasi masyarakat tentang tanaman alternatif selain temabakau,” jelasnya. (rul/waw)

Komentar

News Feed