oleh

Selalu Terulang, Komisi A Sebut ASN Bolos Kebal Hukum

Kabarmadura.id/Bangkalan-Beberapa hari terakhir, beredar informasi mengenai bolosnya aparatur sipil negara (ASN) saat jam kerja di warung makan. Hal tersebut akhirnya mendapatkan respon Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Mujibburrahman.

Dia menilai, para ASN yang masih melanggar aturan ini seperti kebal hukum. Pasalnya, ia berkali-kali menemukan ASN yang bolos di jam kerja dan masih tetap dilakukan oleh ASN lainnya. Bahkan, dia tidak yakin ada tindakan tegas atas kelakuan dua ASN yang ketahuan keluyuran saat jam kerja itu.

“ASN yang bolos di jam kerja ini informasinya, salah satu ASN yang kepergok makan berduaan di rumah makan di saat jam kerja itu dan itu pernah bermasalah. Tapi tidak ada sanksi disiplin ASN,” ujarnya.

Lelaki yang kerap disapa Abah Mujib mengaku, berani menyebut tidak ada sanksi disiplin ASN, karena tidak ada kejelasan kasus yang menimpanya sebelumnya. Atas hal tersebut, Abah Mujib berharap dua ASN yang keluyuran di rumah makan saat jam kerja tak boleh dibiarkan. Menurutnya, harus ada sanksi tegas.

Selebihnya, ia berencana memanggil camat Bangkalan, kepala Inspektorat dan kepala BKPSDA Bangkalan untuk menindak tegas ASN yang menggunakan jam kerja di rumah makan.

“Disiplin pegawai kecamatan sebelumnya pernah jadi sorotan. Sebelumnya di Burneh ada bolos berjamaah. Semacam ini seperti sudah menjadi hal biasa karena tanpa sanksi tegas,” terangnya.

Sebelumnya, Camat Bangkalan Cicik Fidiah membenarkan bahwa salah satu stafnya berinisial EAA yang bertugas sebagai kepala seksi kecamatan, terlambat kembali ke kantor seteah keluar istirahat sejak pukul 12.20 WIB.

“Saya itugaskan menyelesaikan persiapan musrembang di kecamatan, tetapi ada kendala aplikasi yang lemot, akhirnya makan siangnya agak molor. Kami beri teguran agar tak mengulangi lagi karena akan ada sanksi secara tertulis,” terang Cicik

Sedangkan Kepala DPMPTSP Bangkalan Ainul Ghufron saat dikonfirmasi perihal anak buahnya berinisial IH yang berada di luar kantor saat jam kerja , akan memberikan teguran secara internal. IH diketahui menjabat bendahara di dinas tersebut.

“Kami selaku pimpinan akan memberikan teguran secara internal terlebih dahulu, jika masih diulangi kembali kami akan tindak tegas,” tegasnya

Terpisah, Sekertaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan, Ari Murfianto membenarkan bahwa acuan kami kedisiplinan ASN ada di PP 53 tahun 2010. Teguran awal, kata dia, mutlak untuk ditindaklanjuti oleh atasan pimpinan OPD masing-masing.

Ia menerangkan, sanksi yang diberikan biasanya bertahap dan tergantung pelanggaran indispliner apa yang telah dilakukan. Menuritnya, sanksi tegas yang bisa diberikan yakni pemecatan.

“Kami kembalikan pada pimpinan setiap OPD. Jika benar melakukan pelanggaran, pimpinan akan memberikan teguran. Tapi di sisi lain kami meyayangkan kejadian ini, serta kami imbau agar atasan langsung menindaklanjuti kejadian ini,” pingkasnya. (km50/ina/waw)

Komentar

News Feed