oleh

Semakin Alot, PHE WMO Tawar PI untuk Bangkalan hingga 2027

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Belum diberikannya dana Participating Interest (PI) sebesar 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, mulai ditagih oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pada Senin (22/2/2021), Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron melakukan rapat koordinasi dengan beberapa instansi yang berhubungan dengan PI itu. Dari hasil rapat itu, Kodeco Energy yang merupakan partner PHE WMO baru bisa memberikan PI 10 persen pada tahun 2027.

Rapat pembahasan PI 10 persen itu cukup berjalan alot. Awalnya dari pihak PHE WMO menawarkan jika dalam penawaran pengalihan PI ke BUMD dilakukan bersama-sama dengan kontraktor sesuai dengan disebutkan atau bagi hasil.

Namun, jika pihak Pemkab Bangkalan tetap ngotot ingin PI secara maksimal sebesar 10 persen,pihaknya hanya mampu memberikan PI sebesar 8 persen.

Sementara itu, Kodaco Energy tidak bisa memberikan kepastian pengalihan PI 10 persen ke BUMD. Partner PHE WMO itu menjanjikan baru bisa memberikan PI tahun 2027. Namun, baik dari Pemkab Bangkalan maupun Petrogas Jatim Utama (PJU) mendesak keduanya segera memberikan itu.

General Manajer Kodaco Energy Mr. Sanghyuk Wak beralasanbelum bisa memberikan PI 10 persen tahun ini, karena dari nilai keekonomian perusahaannya mengalami tantangan stimulasi sulit. Dimana Kadeco Energy sedang mengalami negative cast flow jika dilakukan mulai tahun ini.

“Jika itu tetap dilakukan, maka akan mengganggu perusahaan kami yakni Kodeco,” kata Sanghyuk Wak melalui penerjemahnya, Mario, dalam sebuah video conference (vidcon).

Pihaknya baru bisa melakukan pengalihan PI 10 persen mulai Januari tahun 2027. Sebelumnya, dia telah melakukan pertemuan dengan stakeholder tanggal 18 Desember 2020 lalu bersama ESDM, SKK Migas dan PHE WMO. Dimana pihaknya telah mengajukan proposal PI 10 persen tersebut.

“Kami sepakat jika pengalihan PI 10 persen ini siap berlanjut dari tahap 4 ke 5,” ujarnya.

Sedangkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imronmenyayangkan jika Kadeco Energy baru siap pada tahun 2027. Sebab, dia merasa bahwa Kodeco Energy tidak memberikan kejelasan apakah jatah PI di tahun 2027 itu tetap 10 persen.

“Sedangkan pengajuan kami sebelum wabah Covid-19. Entah alasan karena wabah.Ini berbeda lagi.Pasti momen lain alasannya akan berbeda lagi. Jadi sampai kapan kami menunggu,” ungkap bupati dengan sapaan Ra Latif tersebut.

Kata Ra Latif, pengajuan PI 10 persen ini sudah sejak 2017 lalu. Namun, hingga saat ini PHE WMO tidak memberi kepastian. Dia meminta agar PI 10 persen ini segera dialihkan ke Pemkab Bangkalan. Sesuai dengan regulasi, dia tetap meminta pada PHE WMO dan partnernya,Kodeco Energy agar memberikan PI 10 persen.

“Jika permintaan ini tidak diindahkan, kami akan lakukan langkah yang lebih greget lagi. Kami dorong lagi lah sama-sama berpelat merah agar bisa bekerja sama mau diberikan PI 10 persen,” tegasnya.

Sedangkan Kepala Perwakilan Perwakilan SKK Migas Jabanusa Nur Wahidi mengatakan,akan mengusakan agar ada pengalihan PI 10 persen. Dia belum bisa mengalihkannya jika belum mendapat persetujuan antara stakeholder atau pemegang saham.

Kata dia, meski Kodeco Energy memiliki saham yang kecil dibandingkan perusahaannya,pihaknya tidak bisa memutuskan sepihak dan Kodeco Energy mempunyai hak suara atas pengalihan PI 10 persen.

“Semua punya perhitungan masing-masing. Nanti akan kami hitung bersama apakah cash flow-nya ini bisa kembali tahun 2027. Kalau ternyata hasil penghitungan eksplorasi tahun 2025, tentunya lebih bisa cepat lagi pengalihan PI-nya,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed