oleh

Sembilan Bulan, Bapemperda Sampang Belum Mengesahkan Raperda Inisiatif

Kabarmadura.id/Sampang-Kendati sudah memasuki pertengahan triwulan II pada tahun anggaran berjalan 2020. Kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang dinilai tidak maksimal. Sebab hingga saat ini belum bisa mengesahkan rancangan peraturan daerah (Reperda) inisiatif maupun usulan.

Melihat kinerja Bapemperda DPRD Sampang yang tidak maksimal dalam membuat dan mengesahkan Raperda menjadi Perda itu. Ketua Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Korda Sampang Moh. Sidik mengaku sangat kecewa dan menyayangkan, karena selama ini kinerjanya rendah dan tidak produktif dalam menghasilkan perda untuk melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat.

Menurut dia, semestinya bapemperda itu bisa menghasilkan perda sesuai kebutuhan masyarakat. Sayangnya hingga sekarang belum ada satupun raperda inisiatif yang merupakan usulan DPRD dapat disahkan menjadi perda, hanya baru mengesahkan perda  wajib, meliputi APBD dan semacamnya.

“Kemana saja bapemperda selama ini? sudah sembilan bulan berjalan belum bisa mengesahkan raperda inisiatif, kami sebagai rakyat biasa sangat kecewa sekali, karena kinerjanya buruk dan mandul dalam hasil dan sahkan raperda,” kesal pria yang akrab disapa Didik itu.

Menanggapi hal itu, Ketua Bapemperda DPRD Sampang  Moh. Faruq mengatakan, pada tahun ini terdapat empat raperda usulan, yakni tentang pembentukan produk hukum daerah (PPHD), Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan pembudidaya ikan dan petambak garam, Raperda tentang pengelolaan sumber daya air dan Raperda perlindungan pemberdayaan petani.

Sementara untuk raperda usulan dari pihak legislatif terdapat sebanyak tujuh raperda, dan ditambah tiga raperda wajib. Sehingga total target raperda yang akan dibahas dan disahkan selama tahun 2020 ada sebanyak 14 Raperda. Namun, saat ini sudah proses fasilitasi baru ada enam raperda dan tiga raperda masih menunggu undangan dari biro hukum, terkecuali raperda wajib.

“Memang sampai sekarang belum ada raperda yang disahkan, baik inisiatif maupun usulan, terkecuali raperda wajib, karena masih dalam proses pembahasan dan fasilitasi semua,” ucap Faruq.

Dirinya menguraikan, untuk dua raperda usulan, yakni PPHD dan Raperda perlindungan dan pemberyaan nelayan dan petambak garam sudah selesai dibahas dan tinggal nunggu finalisasi, jadi tinggal dua raperda yang akan dibahas dan dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

Ditambahkan Faruq, adapun kendalanya, karena sejak bulan Maret kemarin terjadi wabah Covid-19 hingga sekarang, maka otomatis dapat menghambat kinerja lembaganya, karena adanya pembatasan kegiatan kedewanan dan lainnya. Namun, dirinya sesumbar sebelum tutup tahun 2020, raperda usulan dan inisiatif dapat dibahas dan disahkan semua.

“Kami tetap optimis bisa menyelesaikan semua raperda ini, karena sebagian hanya tinggal menunggu finalisasi saja, kita lihat nanti saja,” tukasnya.(sub/mam)

Komentar

News Feed