Sembilan OPD di Bangkalan Wajib WFO

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) SERIUS: Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang melakukan rapat tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bagi jajaran organisasi perangkat daerah.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak berlaku terhadap beberapa pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD). Sedikitnya, sembilan OPD wajib bekerja di kantor atau work from office (WFO). Hal ini diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Roosli Soelihariyono, Selasa (6/7/2021).

Menurutnya, pemberlakuan PPKM darurat untuk menindaklanjuti  instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 15 tahun 2021, tentang pemberlakuan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Serta surat keputusan Bupati Bangkalan nomor 188.45/158/KPTS/013/2021. Bahkan, tentang pemberlakukan pembatasan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai lainnya.

Bacaan Lainnya

“Tapi porsi tugas mereka berbeda, makanya kami tidak bisa menyamaratakan semua. Ada 9 OPD yang harus WFO,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan, sembilan OPD yang dimaksud memiliki tugas di bidang kritikal, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). OPD tersebut harus menggunakan sistem kerja 100 persen WFO. Kemudian, bagi OPD yang bertugas di bidang esensial, diberlakukan sistem kerja 50 persen WFO.

Masing-masing, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Bagian Perencanaan dan Keuangan.

“Mereka ini pelayanan masyarakat, jadi harus tetap masuk meski dengan protokol ketat,” jelasnya.

Selain itu, pembagian sistem kerja ASN di lingkungan OPD bidang esensial sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik, diantaranya, BKPSDA, Dinas Perizinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Pendidikan (Disdik), Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Umum, Bagian Protokol dan Pimpinan.

Kemudian, kecamatan dan kelurahan, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selain Dinkes yang memberikan pelayanan publik. Dari OPD bidang esensial sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik, diberlakukan WFO 25 persen dan 75 persennya WFH. “Selain dari OPD yang disebutkan tadi, semua diberlakukan sistem kerja 100 persen WFH,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Moh Taufan mengatakan, dengan rincian WFO mulai memberlakukan aturan tersebut kepada semua pejabat struktural. Mulai jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas. “Struktural tetap masuk, itu hanya berlaku pada staf saja,” terangnya.

Sehingga, untuk staf pelaksana dan THL serta P3K diatur sesuai dengan keputusan bupati.  Untuk essensial diberlakukan 50 persen WFO, terus esensial sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik 25 persen WFO, dan kritikal 100 persen WFO, sedangkan non esensial 100 persen WFH.

“Ini sudah kami rapatkan sebelumnya, sehingga semua OPD diharapkan bisa mematuhinya,” tukasnya. (hel/ito)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *