oleh

Sempat Dikhawatirkan, BTT Dipastikan Dapat Digunakan untuk Padat Karya

Kabarmadura.id/SUMENEP-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep telah merancang program padat karya yang telah tersusun rapi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep.

Langkah tersebut diambil Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim untuk mengatasi krisis perekonomian seiring merebaknya wabah Covid-19.

Melalui program tersebut, Bupati Busyro ini bakal melibatkan banyak masyarakatdalam penggarapan proyek, agar bisa mengantisipasi krisis perekonomian dalam menghadapi permasalahan bersama ini.

Busyro sempat ragu untuk melaksanakan program padat karya, mengingat bakal menggunakan biaya tidak terduga (BTT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep.

Namun segera mendapat jawaban bahwa langkah tersebut tidak melanggar regulasi. Jawaban itu dipertanyakan kepada Anggota Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia (BPK RI) Achsanul Qosasi dalam seminar nasional via daring yang bertajuk Penanganan Covid-19; Program Pemerintah, Implementasi dan Pengendalian Risiko, Kamis (2/7/2020).

Sebelum melontarkan pertanyaan secara langsung, bupati yang sudah dua periode memimpin itu mengapresiasi kegiatan yang berlangsung serta meluapkan kebanggaan warga Sumenep bisa memiliki tokoh nasional seperti pria yang familiar disapa AQ itu.

“Sudah banyak yang terdampak di desa-desa, kalau itu boleh, kami akan mencoba. Di Bappeda Sumenep sudah diprogramkan, tapi belum kami laksanakan, karena belum ada kepastian itu,” tanya Busyro Karim.

Busyro Karim memiliki kesepahaman dengan AQ, bahwa pendampngan agar dilakukan sejak awal, agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Busyro juga menanyakan bentuk pendampingan dalam menjalankan program lebih efektif.

“Pendampingannya itu harus dari awal agar tidak jadi masalah di kemudian hari. Jadi bentuk pendampingannya harus bagaimana agar lebih efektif,” sambungnya.

AQ yang telah memastikanBTT yang bersumber dari APBD bisa digunakan untuk program padat karya. Kemudian menjelaskan bahwa BTT masuk dalam program pemulihan ekonomi di tengah wabah Covid-19.

BPK RI tidak dapat melaksanakan pendampingan seperti amanah undang-undang. Namun, dia menyarankan agar Pemkab Sumenep berdiskusi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

“Artinya belanja penanganan itu boleh menjadi belanja Covid-19. Jadi, bapak bisa digunakan untuk kepentingan padat karya, boleh. Bapak tinggal sampaikan nanti. Yang boleh melakukan pendampngan itu BPKP dan berdiskusi dengan  BPKP, tapi kalimatnya bukan kalimat pendampingan,” tandasnya. (idy/waw)

 

Komentar

News Feed