Sengkarut Lembaga Pendiidikan Nurul Hikmah, Saling Tuding, Saling Lapor

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) DIDUGA PALSU: Pemibna Yayasan Usman Al-Farsy M. Fadli Ghazali (kiri) memperlihatkan bukti dokumen yang diduga palsu, Senin (26/10/2020).

KABARMADURA.ID, Pamekasan – Sengketa lembaga pendidikan Nurul Hikmah di Pamekasan semakin meruncing. Lembaga pendidikan yang terdiri dari RA, SD, MADIN dan SMP tersebut, kini dalam perebutan dua yayasan, yaitu Yayasan Usman Al-Farsy dan Yayasan Usman Al-Farisi.

Keduanya sama-sama menganggap pihaknya berhak atas lembaga Nurul Hikmah. Bahkan, saling menuding dan saling melaporkan sejumlah temuan kasus kepada pihak kepolisian.

Bacaan Lainnya

Pihak Yayasan Usman Al-Farsy melaporkan pihak Yayasan Usman Al-Farisi dengan tuduhan penyerobotan lembaga dengan dokumen alih kuasa yang dipalsukan.

Sementara pihak Yayasan Usman Al-Farisi melaporkan pihak Yayasan Usman Al-Farsy atas tuduhan penggelapandana BOS terhadap sejumlah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Usman Al-Farsy.

Dari pihak Yayasan Usman Al-Farsy, pembina yayasannya, M. Fadli Ghazali mengungkapkan, yayasan yang berhak atas lembaga Nurul Hikmah yaitu Yayasan Usman Al-Farsy.

Hal itu berdasar pada sejumlah bukti kepemilikan yang pihaknya miliki. Selain itu, yayasan tersebut telah berdiri sejak tahun 1992 dengan nama pertamanya, yaitu Yayasan Al-Farsy. Kemudian dalam prosesnya, yayasan tersebut berubah nama menjadi Yayasan Usman Al-Farsy pada tahun 1994.

Pihaknya menuding, Yayasan Usman Al-Farisi yang berdiri pada Apil 2020 lalu merebut lembaga RA dan SD Plus Nurul Hikmah secara paksa dengan memalsukan dokumen alih kuasa dari ketua Yayasan Usman Al-Farsy saat itu, yaitu Imam Ghazali, ke Yayasan Usman Al-Farisi yang diketuai oleh Miftahul Kamil.

Namun menurutnya, dokumen yang menjadi dasar notaris,pelimpahan RA Nurul Hikmah dan SD Plus Nurul Hikmah ke Yayasan Usman Al-Farisi itu dipalsukan. Sebab, ketua Yayasan Usman Al-Farsy saat itu Imam Ghazali, tidak merasa pernah menandatangani surat alih kuasa lembaga ke yayasan lain.

“Mereka pakai cara yang melanggar hukum. Dugaan kami, seperti izin yang ke dinas perizinan itu, mereka membuat surat kuasa dari YDM ke Yayasan Usman Al-Farisi, padahal YDM tidak pernah mengeluarkan,” ungkap Fadli.

Sementara di lain pihak, Pembina Yayasan Usman Al-Farisi, Lutfi Ghazali, membantah tudingan tersebut. Yayasan yang didirikannya pada April 2020 itu, menurutnya adalah yayasan yang berhak atas lembaga pendidikan Nurul Hikmah.

Pasalnya, yayasan yang dia dirikan, absah melalui akta notaris asli yang dimiliki Yayasan Al-Farsy.Berdasar pada akta notaris itulah,lanjutnya, Yayasan Al-Farsy menjadi Yayasan Usman Al-Farisi yang kemudian terbit akta notaris baru yang diterbitkan bulan April lalu.

Menurutnya, Yayasan Usman Al-Farsy yang sebelumnya bernama Yayasan Al-Farsy tidak absah, karena tidak bersambung secara formil dari Yayasan Al-Farsy ke Yayasan Usman Al-Farsy. Sementara yang memegang akta notaris asli Yayasan Al-Farsy ialah dirinya.

Lutfi Ghazali menilai, lembaga Nurul Hikmah selama berada di bawah naungan Yayasan Usman Al-Farsy berkembang buruk dan tidak progresif, bahkan kerap kali terjadi penggelapan dana BOS lembaga oleh pihak Yayasan Usman Al-Farsy.

Berdasar pada kegelisahan dan aspirasi para dewan guru serta kondisi lembaga yang dinilai semakin buruk, pihaknya meresmikan Yayasan Usman Al-Farisi dan mengakuisisi RA Nurul Hikmah dan SD Plus Nurul Hikmah.

“Insyaallah dalam waktu dekat, mereka akan terjerat delapan tahun, karena korupsi dana bantuan negara berupa BOS, dan terancam empat tahun penggelapan dan pencucian uang,” beber Lutfi.

Kedua pihak sebenarnya sudah berupaya menempuh jalur islah secara kekeluarhaan, namun tidak menemukan titik temu. Sehingga sengketa keluarga itu, merembet ke jalur hukum melalui laporan ke aparat penegak hukum (APH). (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *