oleh

Sepakat Bongkar Bangunan Wiraraja, GUIP Cabut Laporan

Sengkarut Kasus Reklamasi Ilegal

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN – Sengkarut kasus reklamasi ilegal oleh PT. Wiraraja Madura Destination nampaknya sudah usai. Sebab, Gerakan Umat Islam Pamekasan (GUIP) yang terdiri dari beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam telah mencabut laporannya dari Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan.

Pencabutan laporan tersebut dilakukan oleh perwakilan GUIP Abdul Halim yang disaksikan oleh sejumlah perwakilan ormas yang lain bersama Kepala Satuan (Kasat) Reskrim, di Mapolres Pamekasan dan Direktur Wiraraja Madura Destination Abdul Gani.

Semua pihak sepakat laporan dicabut dengan syarat menyetujui lima poin kesepakatan, yaitu: mengaku bersalah, meminta maaf, mengembalikan lahan reklamasi kepada negara, mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, tidak menyediakan layanan maksiat, bertanggung jawab di depan hukum atas pelanggaran yang dilakukan, tidak mencabut sepihak kesepakatan.

Halim menambahkan, sebagai salah satu bentuk kesepakatannya yaitu mengembalikan lahan reklamasi kepada negara, dengan konsekuensi seluruh bangunan yang dibangun di atas tanah reklamasi harus dibongkar. Kesepakatan tersebut juga disetujui oleh Direktur PT. Wiraraja Madura Destination Abdul Gani dan Komisarisnya Pang Budianto, meski Pang tidak hadir pada pertemuan bersama ormas di Mapolres.

Tidak hanya itu, Halim menegaskan, dalam kesepakatan tersebut tidak ada transaksi hitam di atas putih antara pihaknya dengan pihak manapun termasuk dengan PT. Wiraraja Madura Destination. Dia mengatakan yang dilakukannya murni dakwah, demi tegaknya ajaran agama. Sebab, Wiraraja disebutnya berkali-kali mengkhianati pemerintah dengan tetap melakukan pelanggaran meski beberapa kali dilakukan penutupan.

“Ini Wiraraja yang ngajak damai, bukan ormas,” tegasnya.

Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Adhi Putranto Utomo membenarkan pencabutan laporan oleh pelapor terhadap kasus reklamasi ilegal yang dilakukan oleh PT. Wiraraja Madura Destination. Namun demikian, dia mengungkapkan, surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) belum diterbitkan. Tujuannya agar jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran hukum kembali, pihaknya bisa mengambil tindakan hukum.

“Laporannya sudah dicabut, mereka sudah sepakat,” terangnya. (ali/mam)

Poin-poin yang harus disepakati oleh pihak Wiraraja.

-Mengaku bersalah, meminta maaf.

-Mengembalikan lahan reklamasi kepada negara.

-Mematuhi peraturan dan norma yang berlaku.

-Tidak menyediakan layanan maksiat.

-Bertanggung jawab di depan hukum atas pelanggaran yang dilakukan, tidak mencabut sepihak kesepakatan.

Komentar

News Feed