Separuh DBHCHT Pamekasan Dialokasikan untuk Jaminan Kesehatan

  • Whatsapp
SASARAN: Pasien dari kalangan menengah ke bawah di Pamekasan saat dirawat di rumah sakit.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2019 ini,  secara umum berada di bawah kendali Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan. Meski demikian, separuh anggaran teraebut akan dialokasikan untuk jaminan kesehatan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Bea Cukai cabang Madura, DBHCHT tahun ini mencapai  Rp47.191.005.000. Jika separunhnya, berarti sekitar Rp23.595.502.500 untuk jaminan kesehatan. Sisanya akan dialokasikan ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Seperti, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disparindag), Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan serta dinas terkait yang memiiki peran langsung untuk memfasiltasi masyarakat petani tembakau.

Meski demikian, terdapat lima kategori penggunaan DBHCHT. Masing-masing sebagai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

“Secara umum, minimal 50 persen dana ini dialokasikan untuk jaminan kesehatan di daerah. Sisanya  ke dinas-dinas terkait sesuai kebutuhan pemkab. Semisal alokasi dana ke Dinas PU yang output-nya untuk berbagai sarana infrastruktur, seperti jalan menuju pertanian tembakau,” ujar  Kepala Kantor Bea Cukai Madura, Latif Helmi, Selasa (25/6).

Menurutnya, berbagai layanan maupun fasilitas kesehatan sebagian besar juga bersumber dari DBHCHT. Sehingga  alokasi dana untuk jaminan kesehatan mencapai hingga separuh dari alokasi anggaran yang digelontorkan.

“Karena DBHCT juga diperuntukkan untuk mensubsidi pengguna kartu BPJS, Kesehatan, termasuk juga untuk pembangunan rumah sakit daerah, dan pengadaan alat-alat kesehatan (alkes),” tuturnya.

Lebih lanjut, Latif menjelaskan, sebagian besar masyarakat belum mengetahui secara pasti penggunaan atau manfaat DBHCHT untuk masyarakat. Terutama di bidang kesehatan. Dana penunjang berbagai fasilitas kesehatan itu betasal dari cukai rokok.

“Mungkin belum banyak yang tahu, kalau kita berobat ke rumah sakit dengan biaya murah menggunakan kartu BPJS, subsidi itu berasal dari cukai rokok,” tegasnya.

Sebelumnya, pihak kantor Bea Cukai Madura bersama sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan, berkomitmen mengendalikan sekaligus meminimalisir peredaran rokok ilegal di daerah.

Koordinasi tersebut digelar di Aula Kantor Bea Cukai Madura, Jalan Jenderal Sudirman, Pamekasan. Hadir sejumlah pejabat dari beberapa OPD. Seperti Disperindag, Dinkes, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) hingga Satpol-PP.

“Selain berkomitmen mengendalikan dan meminimalisir peredaran rokok ilegal, kami  juga membahas berbagai tugas sekaligus fungsi dari instansi terkait demi mendorong turunnya angka rokok ilegal di Madura, khususnya di Pamekasan,” tukasnya. (ito/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *