oleh

Sepekan Dua SPBU Terbakar, Dewan Ancam Hapus Anggaran Pengawasan OPD

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Kedua kalinya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terbakar di Juli 2020 ini. Kali ini menimpa SPBU di Desa Sotabar Kecamatan Pasean, pada sekitar pukul 10.15 siang. Sebuah mobil Mazda bernomor polisi M1916AE terbakar saat mengisi bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Humas Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan, AKP Nining Dyah menjelaskan, sebelum terbakar, mobil yang dikemudikanHairus Saleh, warga Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batumarmar itu sedang mengisi BBM jenis premium. Tiba-tiba di bagian mesin mobil muncul asap yang diduga dikarenakan terdapat korsleting listrik.

Seketika petugas SPBU langsung menghentikan pengisian BBM dan mobil itu segera didorong menjauh dari area pengisian BBM karena dikhawatirkan api menjalar ke sejumlah properti di SPBU tersebut.

Tetapi naas, saat mobil sudah berhasil didorong menjauh, api langsung terlihat mencul dari bawah mesin, semakin membesar dan membakarseluruh bodi mobil hingga hangus. Sejauh ini, Polres Pamekasan masih menyelidiki penyebabnya, namun kerugian yang ditaksir mencapai Rp18 juta.

“Api berhasil dipadamkan dengan apar dan pasir oleh warga setempat. Saat api sudah padam, mobil segera dikeluarkan oleh warga dari area SPBU,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Achmadi menyayangkan terjadinya kebakaran tersebut. Sebab, belum habis sepekan ini, hal serupa juga terjadi di SPBU di Larangan Badung.

Menurutnya, hal itu seharusnya cukup menjadi pelajaran bagi semua pihak, termasuk pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap SPBU.

Bahkan Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Ismail A. Rahim mengancam akan menghapus beberapa item anggaran pengawasan organisasi perangkat daerah (OPD) di tahun berikutnya, karena pengawasannya dinilai terbilang nihil. Menurutnya,pemerintah harus tegas menindak sejumlah SPBU yang melakukan pelanggaran.

“Hapus saja anggaran pengawasan. Jadi tahun depan kami usulkan saja dana pengawasan itu dihapus. Buat apa, percuma, jadi mubazir,” tegas Ismail. (ali/waw)

Komentar

News Feed