oleh

Serapan Rendah, Data Serapan Garam Rakyat di Sampang Tidak Terupdate

Kabarmadura.id/SAMPANG-Dinas Perikanan (Diskan) Sampang tidak mempunyai data terbaru terkait jumlah garam yang tidak terserap. Sedangkan data 280 ribu ton yang tidak terserap, merupakan data yang dihimpun padaFebruari 2020. Data lama itu digunakan, dikarenakan tidak ada laporan penyerapan baru yang bisa direkapitulasi.

Menurut Ketua Jaringan Kawal Jawa Timur(Jaka Jatim) Koorda SampangSidik, data yang belum diperbaharui itu menandakan aktivitas penyerapan garam lamban. Dengan begitu, dia menilai Diskan Sampang tidak mengintervensi PT Garam agar bisa menyerap garam rakyat.

“Jadi Diskan ini seharusnya mendorong agar bagaimana garam rakyat di Sampang ini bisa terserap. Sedangkan berbicara tentang kewenangan perlindungan terhadap petambak garam, ini wilayahnya dinas, bukan wilayahnya PT Garam,” ruturnya.

Atas kondisi itu, Sidik mengusulkan agar Kabupaten Sampang memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang penyerapan garam rakyat. Menurutnya hal itu penting, agarpetambak garam tidak perlu menunggu garamnya bisa terserap pengepul atau pabrikan.

Selain itu, jika hasil produksi besar tapi serapanya kecil,Diskan tidak perlu menunggu  atau diatur perusahaan produsen garam, tetapi langsung berpihak dan melindungi petambak garam. Sementara, jika kualitas garam sudah bagus namun tidak terserap lantaran adanya impor garam, maka pengelolaan garam rakyat harus diperbaiki.

“Jangan sampai ada pembiaran, mengambil (menyerap) silakan, tidak mengambil ya silakan.Kalau seperti ini, jangan-jangan ada pembiaaran, sehingga setelah ngendap nanti dibelinya asal-asalan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perikanan dan Budidaya DKPP Sampang, M. Mahfud mengatakan, kondisi garam milik petambaksebenarnya masih memprihatinkan, sebab yang terjual rendah dan harganya murah.

Garam yang tidak terserap itu masih tersimpan digudang petambak dan sebagian digudang pengepul yang dibeli daripetambak. Namun, karena penyerapan dari pabrik tidak lancar, akhirnya oleh pengepul ditahan.

Sejatinya, Diskan Sampang sudah koordinasi dengan Dinas Kelautan Jawa Timur dan KementerianKelautan. Soal pengawasan garam rakyat, setiap bulannya sudah dilakukan, karena pemerintah pusat dan provinsi meminta data penyerapan dan produksinya. Namun, karena tahun ini belum adaproduksi,laporan penyerapan  keDinas Kelautan Jatim belum diperbaharui.

“Kami tidak merekap semua garam yang terserap, tapi nanti akan meminta bukti serap, sebab pabrik akan meminta rekapitulasi data yang terserap ke suplayernya. Dengan begitu, kami akan tahu jumlah terbarunya,” ulasnya.

Namun, pihaknya memastikan, jumlah itu akan ada pengurangan, tapi tidak signifikan, karena penyerapannya rendah. Sedangkan hasil produksi tahun 2019 sebesar 307 ribu ton dan 344 ribu ton di tahun 2018, totalnya 651 ribu ton. Sedangkan tahun ini tersisa 280 ton, sehingga yang terserap sekitar 400 ribu ton.

“Coba sekali-sekali tanya ke perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sampang, red), jangan ke perikanan terus. Jika seperti ini seolah-olah perdagangan tidak tahu masalah garam, sebab untuk penyerapan itu sudah ranahnya perdagangan,” ungkapnya, Rabu, (1/7/2020)

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Sampang Abd.Hannan membantah penilaian bahwateknis serapan garamberada dalam pengelolaan dinasnya, bahkan menyebut hal itu merupakan kewenangan Diskan Sampang.

“Terkait garam bukan ranah kami,  tapi kalau garam beriodium itu ranah kami, artinya dari garam mentah diproduksi dan segi industrinya baru ke Disperindag, tapi kalau pengelolaan dan penyerapannya perikanan (Diskan Sampang, red),” singkat Hannan. (mal/waw)

Komentar

News Feed