Sertifikasi Aset Pemkab Bangkalan Tembus Rp300 Juta

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) BELUM LENGKAP: Pengurusan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan belum bisa dilakukan, meski anggaran sebesar Rp300 juta sudah disiapkan.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan berupaya seoptimal mungkin untuk melegalkan ribuan sertifikat, belum juga membuahkan hasil. Sebab, hingga saat ini masih kekurangan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan yang menjadi aset. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Abdul Aziz, Minggu (15/8/2021).

Menurutnya, untuk melegalkan ribuan aset sudah dipersiapkan anggaran sebesar Rp300 juta. Sehingga, bagi organisasi perangkat daerah (OPD) bisa segera mengajukan pengurusan aset. Terutama, bagi OPD yang memiliki aset tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa. Sebab, aset yang masih sengketa rata-rata bangunan dan tanahnya diklaim oleh desa.

Bacaan Lainnya

“Ajukan dulu, nanti sambil lalu akan kami lengkapi persyaratannya. Artinya, jika itu sudah berupa bangunan yang sudah menahun milik pemkab dan tidak memiliki sertifikat, ajukan saja,” ujarnya.

Pihaknya menuturkan, tanpa adanya persyaratan yang lengkap dan bisa menunjukkan kepemilikan, maka legalitas untuk pengurusan sertifikat tidak bisa direaliassikan. Bahkan, tidak bisa menelusuri dan mengajukan kepengurusan. “Dengan syarat-syarat yang kurang itu, memang kami tidak bisa melakukan pengajuan dan penyelesaian sertifikat aset pemkab,” tuturnya.

Ditegaskan, secara umum dengan kemudahan proses yang diberikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan, paling tidak ada sekitar 50 persen lebih  aset pemkab yang belum bersertifikat dan bisa diurus. Paling tidak, tahun 2021 ini akan melakukan pengajuan sertifikat aset yang sudah tidak bermasalah.

“Insyallah sebanyak 639 bidang aset bangunan dan tanah dari 1.199 aset yang belum memiliki sertifikat. Saat ini, kami memiliki 1.663 bidang aset tanah dan baru 464 yang sudah bersertifikat. Memang, antara pemerintah desa dengan kabupaten itu beda. Kalau desa, sekarang otonomi. Jika harus dimiliki oleh pemkab beserta sertifikatnya, ya kami harus tukar guling dulu,” tegasnya.

Bahkan, bisa saja bangunan milik pemkab yang ada di atas tanah milki desa dibiarkan. Namun, jika sewaktu-waktu harus diminta untuk disertifikatkan, harus melakukan nego tukar guling kepada pihak lain. “Sementara anggaran yang kami sediakan Rp300 juta itu, kalau nanti kurang akan kami tambah lagi. Awal target kami ajukan lahan yang siap dan tidak bermasalah saja,” paparnya.

Sementara itu, Kepala BPN Bangkalan Moh. Tansri mengaku, sudah melakukan koordinasi untuk melakukan percepatan sertifikat aset tanah pemkab. Percepatan ini, tidak akan memangkas persyaratan yang harus diajukan sebagai penerbitan sertifikat. Melainkan, memang ada jalur khusus yang akan diberikan melalui percepatan tersebut.

“Kami sudah buat loket khusus untuk pengurusan aset khusus pemerintah daerah. Artinya, permohonan ini apabila masuk tanah aset, akan masuk ke ruangan khusus yang sudah kami sediakan. Sehingga, berkasnya ini bisa diketahui apa saja yang harus dilengkapi,” responnya. (ina/ito)

Aset Bangunan dan Tanah Pemkab Bangkalan

  • 639 aset belum bersertifikat
  • 464 aset sudah bersertifikat
  • Total 1.199 aset
  • Anggaran yang sudah dipersiapkan Rp300 juta

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *