Sertifikasi Aset Tanah Daerah Bangkalan Terbatas

  • Whatsapp
(FOTO : KM/HELMI YAHYA) ASET DAERAH: Realisasi pengurusan sertifikat tanah milik pemerintah masih belum mencapai jumlah yang ideal.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Tahun 2021 ini, pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan 199 pembuatan sertifikat tanah. Mirisnya, hingga saat ini keberadaan aset masih ditempati berbagai macam aktifitas. Mulai dari perkantoran, fasilitas masyarakat dan gedung sekolah. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Ahmad Syahid, Minggu (21/11/2021).

Menurutnya, anggaran yang disediakan untuk sertifikasi ratusan aset daerah Rp638 juta. Pada dasarnya, pengurusan aset tahun ini masih jauh dari target yang sudah ditentukan. Yakni, 630 bidang tanah. Sehingga masih ada sebanyak 431 aset daerah belum bisa tersertifikasi.

“Jauh dari target, karena memang terkendala pendanaan. Anggaran sebesar Rp638 juta hanya cukup untuk sertifikasi 199 bidang tanah,” ujarnya.

Pihaknya menuturkan, pada awal penganggaran disediakan Rp378 juta untuk sertifikasi aset tanah. Hanya saja terkena refocusing sebesar Rp40 juta. Selanjutnya, pengajuan pada perubahan anggaran keuangan (PAK) Rp300 juta. “Jadi anggaran untuk pengurusan sertifikat ini naik turun, makanya kami terbatas merencanakan pengurusannya,” tuturnya.

Lebih lanjut Ahmad Syahid menjelaskan, dana setiap pengajuan sertifikasi tanah sekitar Rp3 juta lebih. Sehingga pengajuan sertifikasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran. “Dari 199 itu, 20 diantaranya sudah selesai, 14 lainnya berada di Program Pengurusan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sisanya sedang dalam pengukuran,” jelasnya.

Dipastikan, 199 sertifikat tanah akan selesai akhir tahun ini. Sebab, penggunaan anggarannya di tahun 2021. Sehingga tidak boleh terlambat dan melebih batas waktu penggunaan anggaran. “Akhir tahun nanti saya yakin sudah selesai, karena ini juga sudah tinggal beberapa saja yang mau selesai pengukuran,” optimisnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Bangkalan Fadhur Rosi menyampaikan, aset tanah pemerintah yang belum diurus cukup banyak. Sehingga setiap tahun perlu alokasi dana yang cukup tinggi untuk melengkapi sertifikasi aset tanah. Bahkan mendesak agar anggaran pengurusan sertifikasi tanah mengalami peningkatan dari tahun ini.

“ Tujuannya agar tidak lagi menjadi beban setiap tahun. Jika anggarannya besar, tentu bisa segera selesai dan tidak menjadi beban setiap tahun,” saran Politisi Partai Demokrat.

Target dan Realisasi Sertifikasi Aset Tanah Daerah

  • 630 bidang tanah
  • 199 bidang tanah masih proses sertifikasi
    • Anggaran Rp638 juta
    • 1 bidang tanah dianggarkan Rp3 juta lebih
  • 438 aset tanah belum tersertifikasi

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *