Sesalkan Pengangkatan Guru di Sampang sebagai Pj Kades

(FOTO: KM/SUBHAN) KECEWA: Kebijakan Pemkab Sampang terkait pengangkatan sejumlah pejabat kepala desa (Pj Kades) dari unsur guru dinilai tidak tepat oleh Dewan Pendidikan (DP).

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Pengangkatan ratusan aparatur sipil negara (ASN) menjadi penjabat kepala desa (Pj Kades) dari unsur tenaga pendidik atau guru, menuai sorotan dari Dewan Pendidikan (DP) Sampang. Sebab kebijakan yang mengangkat sejumlah guru menjadi Pj Kades, bisa berdampak terhadap sektor pendidikan.

Terlebih pada persoalan kekurangan guru. Apalagi hingga saat ini belum juga teratasi, malah sejumlah guru dipaksa merangkap menjadi PJ di sejumlah desa. Padahal sektor pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini diungkapkan anggota DP Sampang Zainuddin, Selasa (4/1/2022).

“Seharusnya guru ini ditambah, bukan malah dikurangi dengan diangkat menjadi Pj Kades, karena tugas dan tanggung jawab seorang guru ini sangat komplek, terlebih nanti harus menjalankan dua tanggung jawab secara bersamaan, maka nanti salah satu tanggung jawabnya bisa ditinggalkan,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, masih banyak ASN yang bukan dari unsur guru dan lebih ringan tanggung jawabnya untuk bisa diangkat menjadi Pj Kades. Sebab, jika berkaitan dengan sektor pendidikan, tidak hanya guru, tetapi peserta didik juga bisa menjadi korban atas kebijakan tersebut. “Mestinya jangan guru yang diangkat menjadi Pj Kades ini, bisa ambil ASN dari unsur yang lain saja,” ucapnya.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Zain tersebut mendesak pemkab melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah guru yang diangkat menjadi Pj Kades. Sebab mereka memiliki tanggung jawab besar  di bidang pendidikan. Sehingga para guru harus fokus terhadap upaya perbaikan kualitas sektor pendidikan di daerah.

“Terus terang kami sangat menyayangkan atas kebijakan pemkab yang mengangkat sejumlah guru menjadi Pj Kades ini, harus segera dievaluasi dan diganti dengan ASN yang bukan dari unsur guru,” desaknya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Chalilurrahcman mengatakan, jumlah Pj Kades dari unsur guru dan tenaga kesehatan (Nakes) tidak banyak. Hanya sekitar hingga hingga empat persen. Sebab mayoritas Pj, dari unsur staf kecamatan.

Sedangkan pengangkatan Pj Kades dari unsur guru dan Nakes tersebut, merupakan jalan terakhir dan sangat dibutuhkan dengan berbagai pertimbangan, terlebih secara regulasi tidak dilarang. Sebab sesuai perbup, Pj Kades merupakan PNS di lingkungan pemkab. “Pengangkatan Pj Kades dari unsur guru dan Nakes ini merupakan jalan terakhir dan sangat kami hindari, tetapi jumlah Pj yang dibutuhkan sangat banyak dan kami evaluasi kedepan,” responnya.

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Totok Iswanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.